Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan ingin memfokuskan anggaran untuk meningkatkan layanan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Pemprov Sulsel kini telah menetapkan langkah strategis dengan cara penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah menindaklanjuti Inpres No. 1 Tahun 2025.
"Kebijakan ini menitikberatkan pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD untuk mengoptimalkan alokasi dana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman di Makassar, Selasa kemarin, dalam rapat Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebagai bagian dari upaya cermat dalam mengelola keuangan daerah, Pemprov Sulsel juga membatasi belanja kegiatan seremonial hingga mengurangi belanja perjalanan dinas. Ini meminimalkan penggunaan dana pada kegiatan yang belum tentu memberikan kontribusi langsung pada pelayanan publik.
"Kami di Sulawesi Selatan, efisiensi perjalanan dinas itu melebihi 50 persen," sebutnya.
Melalui efisiensi ini, dana yang dihemat diarahkan untuk membiayai sektor-sektor vital. Pengalokasian dana secara tepat diharapkan mampu meningkatkan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sanitasi, serta mengoptimalkan pengendalian inflasi dan stabilisasi harga.
Menurut dia, kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjamin kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
"Serta optimalisasi penanganan pengendalian inflasi; stabilisasi harga makanan dan minuman; penyediaan pangan; dan prioritas lain yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
