Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi merespons desakan masyarakat lewat demonstrasi agar Bupati Pati, Sudewo mundur dari jabatannya.
"Ya, itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus di DPRD," katanya, usai memantau Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Universitas Diponegoro, Rabu(13/8/2025).
Menurut dia, mekanisme mundurnya kepala daerah sudah ada mekanisme yang mengaturnya, termasuk melibatkan DPRD.
Ia menghargai masyarakat terkait tuntutan tersebut karena menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara.
"Saya imbau, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur undang-undang, tetapi itu tidak bersifat absolut," katanya.
Artinya, kata dia, tidak boleh dilakukan secara anarkis. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak, tidak boleh mengganggu kepentingan umum, dan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Luthfi juga mewanti-wanti kepada Bupati Pati dan jajaran Muspida untuk bisa menyerap aspirasi masyarakat dengan menjaga situasi tetap kondusif.
"Karena salah satu faktor indikasi investasi adalah situasi kondusif. Dan saya yakin kita mampu, karena Jawa Tengah adalah tepo silo, gotong-royong kita cukup tinggi," katanya.
Ribuan orang warga Kabupaten Pati, Jateng, berunjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepatnya di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu.
Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Di sisi lain ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati, sebab dia mempersilakan dan terkesan menantang masyarakat berunjuk rasa hingga 5.000 atau 50.000 orang sekalipun.
Warga akhirnya berdonasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati. Bahkan, donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dos ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.
Pada akhirnya, unjuk rasa tersebut berakhir ricuh, diwarnai dengan pelemparan sandal dan botol air minum kepada petugas dan bupati, lalu mereka disambut dengan gas air mata sehingga terpaksa dibubarkan.
