Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat membantah bahwa Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat adalah kader partainya.
Hal ini merespons video YouTube berisi pengakuan Novi sebagai kader PDIP usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Djarot mengatakan, Novi hanya mengaku-ngaku sebagai kader PDIP. Sebab, Novi hanya satu kali saja menghadiri acara partainya, yaitu pada saat Musyawarah Cabang (Muscab) PAC PDIP di Jawa Timur.
"Memang saya dapat video, dia pernah datang waktu Muscab ngaku kader PDIP. Hanya dateng sekali itu doang. Maunya dia mau masuk jadi anggota PDIP, ngaku-ngaku gitu lho," ujar Djarot kepada wartawan, Senin (10/5/2021).
Dia menjelaskan, yang merupakan kader PDIP adalah Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Timur. Sedangkan Novi, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini lebih dekat dengan PKB.
Menurut Djarot, pada saat Pilgub 2018 lalu, PDIP memang berkoalisi dengan PKB untuk mengusung pasangan Novi-Marhaen.
"Dia (Bupati Nganjuk) bukan. Yang menjadi kader itu wakilnya (Wakil Bupati Nganjuk). Wakilnya ini adalah Wakil Ketua DPD Jatim, si bupatinya itu lebih dekat PKB, kan itu majunya diusung PDIP-PKB," kata Djarot.
Selain itu, Djarot yang pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang Kaderisasi mengaku tak pernah melihat Novi dalam proses kaderisasi di partainya. Padahal, sekolah kader itu wajib diikuti. Dia pun meragukan Novi memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.
Lebih lanjut, Djarot menegaskan, sikap PDIP sangat tegas apabila ada kadernya yang terseret kasus korupsi. Sanksi yang diberikan adalah pemecatan dan tidak ada bantuan hukum. Karena itu, dia memastikan partainya tidak akan memberikan bantuan hukum apa pun kepada Novi karena bukan kader.
"Kalau bagi kita sudah jelas, kalau kena seperti itu oleh partai langsung dipecat, kan ada instuksinya. Jangan kan dia, kader asli pun nggak akan kita kasih bantuan hukum," tegas Djarot.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengamini pihaknya melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur. Dalam OTT itu KPK mengamankan Bupati Nganjuk berinisial NRH.
Selain mengamankan NRH, KPK juga menyita barang bukti berupa uang dalam kegiatan ini. Hanya saja KPK belum merinci berapa jumlah uang yang diamankan.
"Benar KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk, siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan," kata Ghufron pada saat dikonfirmasi, Senin (10/5/2021).
Nama Novi langsung dikatikan dengan PKB. Diduga Novi adalah kader PKB. Namun, Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim menegaskan Novi bukan bagian dari PKB.
Luqman lantas mengirimkan tautan video Youtube dari akun MaduTV Network Jawa Timur. Dalam video tersebut, Novi menegaskan bahwa dia adalah kader PDIP, bukan partai politik lain.
"Saya menyampaikan secara resmi bahwa saya ini kader PDIP, bukan kader partai lain," kata Novi dalam video yang diunggah Madutv pada acara Muscamcab Jawa Timur PDIP.
