Tim Editor
ERA.id - Restoran cepat saji McDonald's Indonesia membantah ikut terlibat dan menjadi bagian yang mengirim bantuan untuk pasukan militer Israel. Bantahan ini muncul setelah marak seruan boikot produk restoran cepat saji tersebut.
Dalam pernyataan resminya di Instagram, McD Indonesia menegaskan tidak menjadi bagian dari McDonald's Israel seperti yang belakangan ini dibicarakan. McD Indonesia mengungkap bahwa mereka merupakan perusahaan swasta nasional yang sepenuhnya dimiliki pengusaha asli Indonesia.
"Terkait dengan pemberitaan terakhir menganai McDonald's, kami ingin menegaskan bahwa PT Rekso Nasional Food adalah perushaan swasta nasional, yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia dengan jumlah karyawan lebih dari 16.000 tenaga kerja lokal," kata pernyataan McD Indonesia.
Lalu, mengenai bantuan makanan dari McDonald's yang diterima oleh pasukan militer Israel, McD Indonesia menegaskan mereka tidak terlibat apa pun atas keputusan serta tindakan tersebut. Pihaknya juga menekankan tidak terafiliasi dengan kegiatan operasional maupun keputusan dengan McDonald's di negara lain.
"McDonald's Indonesia merupakan entitas yang beroperasi secara independen dan tidak terafiliasi dengan kegiatan operasional maupun keputusan McDonald's di negara lain, termasuk McDonald's Israel," tegasnya.
Melalui pernyataan resmi sekaligus bantahan keterlibatan yang ramai diberitakan itu, McD Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan. McD Indonesia pun mendedikasikan pelayanan terbaiknya untuk pelanggan di Tanah Air.
"Dedikasi kami sepenuhnya difokuskan untuk memberikan pengalaman McDonald's yang disukai dan dipercaya pelanggan," tutupnya.
Isu dan aksi boikot produk McD Indonesia ini muncul setelah pasukan militer Israel mendapat paket bantuan makanan dari McDonald's Israel. Pihak restoran cepat saji itu membagikan 10.000 paket makanan gratis yang dibagikan oleh McD Israel.
Pihak restoran cepat saji itu juga memberikan diskon kepada para tentara, pasukan keamnan, dan pihak lain sejak Hamas melakukan serangan 7 Oktober 2023. Keputusan itu membuat sejumlah waralaba di Timur Tengah seperti Kuwait, Pakistan termasuk Indonesia mengatakan mereka tidak berbagi kepemilikan dengan waralaba Israel.
