Tim Editor
ERA.id - Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) memutuskan untuk memecat Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo dinyatakan melakukan tujuh pelanggaran etik.
Putusan pemecatan Ferdy Sambo sebagai anggota Polri dibacakan Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri. Pada sidang etik Ferdy Sambo itu, Dofiri sebagai pimpinan sidang.
"Menjatuhkan sanksi berupa, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Ahmad Dofiri saat membacakan putusan sidang etik Ferdy Sambo di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Dofiri lalu membacakan dua sanksi administratif kepada Ferdy Sambo. Sanksi pertama adalah Ferdy Sambo ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Kota Depok. Pada sanksi ini, Dofiri menyebut Sambo sudah menjalaninya.
"B, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," sambungnya.
Pertimbangan majelis sidang untuk memberikan PTDH kepada Ferdy Sambo karena mantan Kadiv Propam Polri ini dinyatakan melanggar tujuh pasal dalam kasus kematian Brigadir Yosua (Brigadir J). Ketujuh pelanggaran pasal ini dibacakan Kabaintelkam.
Berikut tujuh pasal yang dilanggar Ferdy Sambo:
1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022
Bunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas negara kepolisian Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan/atau kode etik kepolisian Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri.
2. Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 8 huruf D Perpol Nomor 7 Tahun 2022
Bunyi: Anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan/atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis.
3. Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022
Bunyi: Anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri dalam dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum.
4. Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol Nomor 7 Tahun 2022
Bunyi: Anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan pelanggaran KEPP, atau disiplin atau tindak pidana.
5. Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol Nomor 7 Tahun 2022
Bunyi: Anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan.
6. Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022
Bunyi: Anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab.
7. Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Pasal 13 huruf M Perpol Nomor 7 Tahun 2022
Bunyi: Anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia juncto setiap pejabat Polri, dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patut.
