Tim Editor
ERA.id - Ada dua partai oposisi di DKI Jakarta dan kerap mengkritik kebijakan Anies Baswedan. Mereka yakni PDIP dan PSI. Elektabilitas keduanya kini meningkat.
Hal itu diakui Lembaga Jakarta Research Center (JRC). Katanya, elektabilitas PSI dan PDIP menduduki peringkat teratas di DKI Jakarta karena kerap mengkritisi kebijakan Gubernur Anies Baswedan.
Direktur Komunikasi JRC Alfian P di Jakarta pada Rabu, mengatakan PDIP meraih elektabilitas sebesar 22,1 persen, sedangkan PSI mencapai 18,0 persen atau sebanyak 40 persen jika digabungkan.
"Dua parpol itu kerap mengkritisi kebijakan eksekutif di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Alfian.
Selain itu, perwakilan kedua partai politik di DPRD DKI Jakarta itu dikenal lantang dan menentang terhadap kebijakan Anies Baswedan.
Seperti kebijakan penanganan banjir, pembuatan sumur resapan yang berdampak terhadap kerusakan ruas jalan, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.
“Dua parpol tersebut yang paling gencar mengangkat persoalan yang menjadi polemik di tengah warga Jakarta,” ucap Alfian.
Alfian menganalisis kritikan kebijakan terhadap eksekutif DKI tersebut berdampak kepada peningkatan nilai elektoral PDI Perjuangan dan PSI di Ibu Kota hingga menjauhi pencapaian elektabilitas partai lain.
Pada urutan berikutnya ada Golkar (8,0 persen) dan Gerindra (6,4 persen), PKS (5,1 persen), Demokrat (5,0 persen), NasDem (4.0 persen), dan PKB (3,0 persen).
Kemudian ada parpol baru Gelora (1,6 persen), PPP (1,5 persen), PAN (1,4 persen), Partai Ummat (1,3 persen), Perindo (1,0 persen), PBB (0,3 persen), dan Hanura (1,0 persen).
Jakarta Research Center melakukan survei secara tatap muka kepada 800 responden mewakili seluruh wilayah DKI Jakarta pada 10-15 Desember 2021 melalui metode "multistage random sampling" dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 3,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
