FX Rudy Soal Munculnya 'Dewan Kopral' dan 'Dewan Kolonel' PDIP untuk Pilpres 2024: Yang Arahkan Siapa?

| 23 Sep 2022 20:39
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Amalia Putri/ ERA)

ERA.id - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menanggapi munculnya istilah Dewan Kolonel dan Dewan Kopral dalam internal partainya. Sebab keduanya tidak ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

"Itu urusannya mereka. Dewan Kolonel itu tidak ada di AD/ART partai," katanya saat ditemui Jumat (23/9/2022).

Pria yang telah menyelesaikan jabatannya sebagai Wali Kota Solo ini menyatakan bahwa hanya ada tiga struktur yang ada di PDIP, yakni dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC).

Ia juga sepakat dengan pernyataan dari Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengenai hal ini. Bahkan Rudy menyebut bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa hanya ada DPP, DPD, serta DPC yang membawahi PAC, ranting, anak ranting, badan hingga sayap partai.

"Istilah dewan-dewan itu tidak ada," katanya.

Bahkan sikap DPP PDIP pun jelas terkait persoalan ini. Menurutnya dewan kolonel dan dewan kopral ini juga tidak akan memberikan perpecahan di internal partai. Sebab kader-kader PDIP sudah tahu dan paham mengenai struktur partai.

"Kader PDIP semua sudah tahu," katanya.

Rudy bahkan menyayangkan adanya guyonan tersebut. Menurutnya hal itu hanya beredar di kalangan elit partai saja. Sehingga tidak ada arahan terkait dewan kopral maupun dewan kolonel.

"Yang mengarahkan siapa? Tidak bisa kalau itu guyonan, kelas elit kok guyonan. Sudah jelas, 3 dewan itu, ngapain cari yang lain?" tegasnya.

Sebagai informasi, Dewan Kolonel merupakan kelompok yang dibentuk loyalis Puan Maharani sebagai dukungan untuk maju dalam pencapresan. Sedangkan Dewan Kopral merujuk pada relawan yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Rekomendasi