Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap terbentuk koalisi antara PDIP, Gerindra, dan PKB. Adapun, posisi capres dan cawapres dapat dibahas lebih lanjut.
Hal ini disampaikan Cak Imin usai acara Fisipol Leadership Forum #2: Road to 2024 Membedah Pemikiran Muhaimin Iskandar dalam buku Visioning Indonesia: Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan' di kampus UGM, Rabu (28/9) sore.
Cak Imin sebelumnya bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan disebut-sebut bakal berduet sebagai capres-cawapres. Namun beberapa hari lalu, Cak Imin bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurutnya, hal ini juga langkah menjajaki koalisi tiga partai.
"Dengan Puan itu karena koalisi yang harus dijaga hari ini. Kita harap dengan pertemuan ini, PDIP, PKB, dan Gerindra bergabung," katanya.
Menurutnya, koalisi Gerindra PKB tidaklah cukup untuk pilpres 2024. Kekuatan partai lain juga harus digandeng.
"Kita sama Prabowo sepakat, tidak mungkin hanya berdua dan harus menggalang kekuatan dari partai-partai lain. Dengan Mbak Puan, moga-moga bisa bergabung," kata dia.
Cak Imin menyebut pertemuan dengan Puan tak akan mengganggu koalisi Gerindra-PKB dan posisi capres-cawapres antara Prabowo dan dirinya.
"Kita akan bicarakan. Tiap minggu kita ada diskusi," katanya.
Apalagi usai dengan Puan, Cak Imin juga akan menggelar pertemuan dengan pimpinan partai lain dan politisi lain, bahkan Anies Baswedan. "Semua akan temui," ujarnya.
Sebelumnya dalam paparan bukunya, ia mengkritik kebijakan Jokowi, seperti kebijakan reforma agraria yang bisa menjadi potensi besar untuk menjaga kedaulatan pangan.
"Tapi kebijakan ini masih lamban, perlu digenjot lagi, dan tidak cukup hanya sertifikasi tanah seperti yang dilakukan saat ini," kata dia.
Apalagi, kata Cak Imin, saat ini terjadi kesenjangan kepemilikan lahan. Segelintir orang menguasai lahan yang amat luas. "Sekarang ini 1 persen warga menguasai 50 persen tanah di Indonesia," katanya.
Bukan hanya redistribusi lahan tak produktif secara merata ke petani untuk diolah, Muhaimin juga menyatakan memberi perhatian pada kebutuhan pupuk yang kini makin langka. "Revolusi penatalaksanaan subsidi pupuk harus dilakukan," ujarnya.
Cak Imin juga menyebut pemerintah tak kreatif memungut pajak karena belum optimal menggali sumber-sumber pajak baru. "Banyak sumber pajak yang belum diseriusi seperti sektor pertambangan," kata dia.
Muhaimin juga menyinggung soal oligarki sembari mengutip kritik ekonom Faisal Basri yang tak ubahnya kelompok konglomerasi di masa Orba.
"Kritik atas oligarki ini harus kita tangkap menjadi formula agar oligarki tidak berkembang dan tumbuh yakni dengan kembali menjalankan amanah konstitusi," tuturnya.
