Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani belum sependapat dengan mayoritas fraksi di parlemen terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tragedi Kanjuruhan. Dia meminta semua pihak menghargai Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk pemerintah.
"Saya meminta kita hargai dulu tim independen yang sudah dibentuk oleh pemerintah," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Menurut Puan, pembentukan Pansus bisa direalisasi apabila TGIPF sudah selesai mengukap kasus di balik tragedi Kanjuruhan. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
Selain itu, antara eksekutif dan legislatif nantinya jika bisa sejalan dalam meminta pertanggungjawaban pada pihak-pihak terkait.
"Setelah itu wacana atau inisiatif tersebut (Pansus Tragedi Kanjuruhan) akan kita tindaklanjuti, supaya seiring sejalan untuk bisa meminta pertanggungjawaban," katanya.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa DPR RI meminta pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan mengungkap kasus tersebut secara terbuka.
Terlebih setelah dibentuknya TGIPF, maka diharapkan kasus bisa terungkap dengan cepat dan segera memberi penjalasan kepada publik.
"DPR RI tentu saja meminta kepada pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan secara cepat, tanggap, terbuka, transparan, dan kemudian diumumkan kepada masyarakat," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mengusulkan pembentukan Pantia Khusus (Pansus) Tragedi Kanjuruhan. Pansus ini akan melibatkan Komisi X dan Komisi III.
"Kami mengusulkan pembentukan Pansus. Jadi jelas penangannya, siapa yang harus bertanggung jawab. Karena memang ini melibatkan beberapa unsur dari penyelenggaranya, PSSI, dan kemudian dari Kemenpora dan pihak Kepolisian," kata Anggota Fraksi PKB Heru Widodo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).
Heru mengaku, mayoritas fraksi di DPR RI sudah menandatangani dan menyetujui pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan. Jika sudah lengkap, berkas persetujuan itu akan dikirimkan ke pimpinan parlemen untuk ditindaklanjuti.
Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto mengatakan, pihaknya mendukung usulan Fraksi PKB untuk membentuk Pansus Tragedi Kanjuruhan.
Utut menegaskan, dukungan ini bukan semata-mata karena urusan politik. Namun, fraksinya memandang pentingnya Pansus untuk dilakukan DPR RI sebagai bentuk empati terhadap korban.
"Barusan kita ngomong Pak Putra (Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan) rencananya mau membuat Pasus. Ini bukan karena mbak Puan ketemu Cak Imin minggu lalu. Ini lebih kepada simpati yang mana harapannya tidak akan terulang lagi," kata Utut.
Seperti diketahui, pertandingan Liga 1 antara Persebaya vs Arema Malang pada Sabtu (1/10) malam berakhir menjadi tragedi. Berawal dari masuknya para supporter Arema Malang ke lapangan berujung pada sejumlah tembakan gas air mata oleh Polisi.
Celakanya, gas air mata itu ditembakan ke arah tribun membuat puluhan ribu penonton kalang kabut. Akibatnya, ratusan nyawa tak tertolong.
Bedasarkan data versi pemerintah, jumlah korban jiwa mencapai 125 orang.
Pemerintah pun sudah membentuk TGIPF. Presiden Joko Widodo menargetkan tim independen tersebut dapat mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan dalam waktu kurang dari satu bulan.
Berikut nama-nama anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan:
Berikut nama-namanya.
Ketua: Menkopolhukam, Mahfud MD
Wakil Ketua: Menpora, Zainudin Amali
Sekretaris: Mantan Jampidum atau Deputi III Kemenkopolhukam, Nur Rochmad
Anggota
1. Akademisi, Rhenald Kasali
2. Rektor UNY, Sumaryanto
3. Pengamat Olahraga, Akmal Marhali
4. Jurnalis, Anton Sanjoyo
5. Mantan pengurus PSSI dengan lisensi FIFA, Nugroho Setiawan
6. Mantan Kepala BNPB, Doni Monardo
7. Wakil Ketum 1 KONI, Suwarno
8. Mantan Wakapolda Kalimantan Barat, Irjen (Purn) Sri Handayani
9. Kemitraan/mantan pimpinan KPK, Laode M. Syarif
10. Mantan pemain timnas Indonesia/APPI, Kurniawan Dwi Yulianto.
