Tim Editor
ERA.id - Para mahasiswa melangsungkan aksi demontrasi di depan Kantor Wali Kota Cimahi pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Selasa (2/5/2023).
Dalam aksinya, para mahasiswa membakar ban bekas sembari berorasi di depan gerbang Kantor Wali Kota Cimahi.
Para mahasiswa hanya ditemui Plt Sekretaris Daerah Kota Cimahi Maria Fitriani, Plt Asisten Bidang Administrasi Umum, Kepala Dinas Pendidikan Harjono dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Mardi Santoso.
"Hari Pendidikan Nasional ini sebagai refleksi buat mahasiswa dan kita dalam aksi ini menyamapikam beberapa tuntutan," kata Presiden Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Ihsan Nurdiansyah.
Dia mengatakan, ada sejumlah tuntutan inti yang disampaikan mahasiswa dalam aksi kali ini. Di antaranya meminta pemerintah untuk menyetop komersialisasi pendidikan. Sebab pihaknya memandang saat ini banyak masyarakat yang harus mengubur mimpinya karena biaya pendidikan yang mahal.
"Dimana biaya pendidikan yang sangat tinggi sangat berpengaruh besar bagi para tunas bangsa dalam menggapai impiannya," kata dia.
Kemudian pihaknya juga meminta pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendidikan. Dia menilai saat ini persoalan tersebut masih terjadi di Kota Cimahi sehingga mahasiswa menuntut Pemkot Cimahi untuk segera mencarikan solusinya.
Tuntuan terakhir, para mahasiswa meminta Pemkot Cimahi untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer. Sebab menurutnya, kesejahteraan para tenaga honorer termasuk di Kota Cimahi sangat kurang.
Contoh di Kota Cimahi, kata dia, upah yang didapat para guru honorer setiap bulannya sangat jauh dengan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2023 yang sudah ditetapkan. "Kalau dibandingkan UMK kan sangat jauh sekali. Ini tentunya jadi masalah, mengingat guru itu kan seorang pejuang tanpa tanda jasa," tandasnya.
Dia melanjutkan, tuntuan itu sudah disampaikan kepada Pemkot Cimahi dan akan dijadikan sebagai kajian untuk bahan perbaikan ke depannya. Pihaknya berharap tuntutan yang disampaikan para mahasiswa menjadi bahan perbaikan pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
