Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pelayanan pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaytun tidak akan berhenti, seiring dengan polemik yang menyangkut pimpinan Ponpes tersebut.
"Kan, pimpinannya sudah dipanggil Bareskrim, kita tunggu saja hasilnya. Kalau tugas saya nanti memastikan pelayanan pendidikan di situ tidak akan berhenti dan berlanjut," kata Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Sementara menanggapi rekomendasi penutupan oleh tim investigasi, Muhadjir menghargai usulan-usulan yang mencuat. Namun pemerintah tetap akan melihat untung dan ruginya dari rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan.
Menurut dia, kasus yang terjadi di Al Zaytun bersifat personal atau hanya melibatkan pimpinannya saja. Sehingga hal-hal lain seperti pendidikan di Ponpes harus tetap berjalan karena menyangkut masa depan anak bangsa.
"Kita harus dengar dari wali santri bagaimana pendapatnya. Ini, kan, nyangkut hampir 5.000 santri ga boleh diabaikan. Tidak boleh hanya karena masalah yang menyangkut orang perorangan kemudian berimbas pada institusi," ujar Muhadjir.
Senada dengan Muhadjir, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebelumnya mengatakan pemerintah memutuskan untuk tidak membubarkan atau mencabut izin Pondok Pesantren Al Zaytun karena pertimbangan banyaknya santri dan pelajar yang menimba ilmu di sana.
"Pesantrennya ini memang masyarakat banyak (yang) ingin (pemerintah) membubarkan, menutup. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya jumlahnya itu," kata Wapres.
Wapres mengatakan pemerintah memutuskan untuk membina, serta meluruskan akidah dan pemahaman kebangsaan dalam pesantren tersebut.
"Nah itu perlu dilakukan pembinaan, jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar, maupun juga dalam sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara," katanya. (Ant)
