Tim Editor
ERA.id - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengingatkan pemerintah mengutamakan proses negoisasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya yang menyandera pilot Susi Air Philips Mark Methrtens. Dia mewanti-wanti jangan sampai merendahkan harga diri bangsa.
Hal ini menanggapi kesanggupan pemerintah membayar uang tebusan sebesar Rp5 miliar sebagai syarat pembebasan Methrtens.
"Negoisasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa," kata Meutya melalui keterangan terulis, Kamis (6/7/2023).
Dia berharap persoalan penyanderaan ini tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan. Tetapi juga perlu memikirkan langkah negosisasi lanjutan untuk meredam aksi KKB di Papua.
"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air. Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua," ucapnya.
Meski begitu, Meutya memahami urgensi bagi Pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan untuk menyelamatkan pilot warga negara asing (WNA) tersebut.
Dia meyakini pemerintah dan aparat keamanan juga telah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.
"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” jelas Meutya.
“Kami di DPR juga percaya Pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” lanjutnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyanggupi permintaan uang tebusan sebesar Rp5 miliar yang diminta oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua demi membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens.
"Ya kalau permintaannya itu ya kita penuhi demi keselamatan semuanya," kata Yudo dikutip dari YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (6/7/2023).
Menurutnya, pemenuhuan tebusan itu dilakukan untuk kemanusian, khususnya keselamatan Methrtens dan masyarakat sekitar.
Dia menambahkan, langkah menuruti permintaan uang tebusan tidak akan menjadi preseden buruk karena pemerintah lebih mengutamakan kemanusiaan.
"Kemanusiaan kan enggak ada harganya, enggak bisa dihargai seberapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia," ujar Yudo.
