Tim Editor
ERA.id - Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, partainya tetap menggelar acara jalan sehat bareng warga Bekasi bersama bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Basewedan pada Sabtu (29/7) pagi.
Adapun acara tersebut semula rencana digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Namun Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mencabut izinnya pada H-1 acara.
"Acara tetap berjalan. Pak Anies tetap hadir bersama PKS Bekasi, kita jalan sehat bareng warga," ujar Kholid kepada wartawan, dikutip Sabtu (29/7/2023).
Sebelum acara jalan sehat, rencananya Anies bakal mendatangi posko pemenangan milik PKS di Bekasi. Kemudian dilanjutkan dengan jalan sehat bersama warga menuju arah stadion.
Dia meyakini, Pemerintah Kota Bekasi tidak akan mempermasalahkan acara tersebut. Sebab, izin yang dicabut hanya penggunaan stadion.
"Insyaaallah tidak ada masalah. Kan yang enggak boleh masuk ke dalam," kata Kholid.
Selain jalan sehat, acara juga akan diisi dengan kegiatan flashmob warga Bekasi bersama Anies.
"Acara tetap berjalan, Pak Anies Baswedan tetap hadir. Acara diganti dengan jalan sehat, flashmob bersama warga," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara melaporkan bahwa izin acara bertajuk Senam Bareng Rakyat dicabut izinnya sehari sebelum acara. Kegiatan itu akan dihadiri Anie dan diikuti sejumlah relawan.
Atas pencabutan izin tersebut, DPD PKS Kota Bekasi sudah melayangkan surat dan berkomunikasi secara baik-baik dengan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, namun izin penggunaan tetap tak diberikan.
Kholid menilai, sikap Tri sebagai kepala daerah merupakan tindaka sewenang-wenang, arogan, dan menciderai demokrasi. Sebab, Tri merupakan kader PDI Perjuangan.
Diketahui, PDIP menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Gubernur Jawa Tengah itu digadang-gadang bakal menjadi lawan berat Anies dalam memperebutkan kursi RI 1.
"Kami memahami bahwa Plt Wali Kota Bekasi adalah kader PDIP yang mendukung Capres lainnya. Tetapi jangan sampai sikap politik yg berbeda menjadikan keputusannya diskriminatif dan sewenang-wenang. Tidak bijak, tidak dewasa," kata Kholid.
