Tim Editor
ERA.id - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan batal mendapat izin menggunakan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi pada Sabtu (29/7). Rencananya, Anies bersama DPD PKS Bekasi akan menggelar acara bertajuk Senam Bareng Rayat yang dihadiri sejumlah relawan mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan, acara tersebut sebenarnya sudah mengantongi izin sejak Rabu (26/7). Namun dicabut secara sepihak oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tepat sehari sebelum acara digelar.
"Laporan ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara, kami mendapat kabar bahwa Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mencabut izin penggunaan Stadion Patriot Candrabraga Kota Bekasi H-1 sebelum acara," kata Kholid kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).
"Keputusan ini dilakukan secara sepihak oleh Pemkot Bekasi, mengingat pada hari Rabu sebelumnya izin sudah diperoleh oleh panitia," imbuhnya.
Atas pencabutan izin tersebut, DPD PKS Kota Bekasi sudah melayangkan surat dan berkomunikasi secara baik-baik dengan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, namun izin penggunaan tetap tak diberikan.
Kholid menilai, sikap Tri sebagai kepala daerah merupakan tindaka sewenang-wenang, arogan, dan menciderai demokrasi. Sebab, Tri merupakan kader PDI Perjuangan.
Diketahui, PDIP menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Gubernur Jawa Tengah itu digadang-gadang bakal menjadi lawan berat Anies dalam memperebutkan kursi RI 1.
"Kami memahami bahwa Plt Wali Kota Bekasi adalah kader PDIP yang mendukung Capres lainnya. Tetapi jangan sampai sikap politik yg berbeda menjadikan keputusannya diskriminatif dan sewenang-wenang. Tidak bijak, tidak dewasa," kata Kholid.
Dia berharap, batalnya acara di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi dengan menghadirkan Anies tidak menjadi presiden buruk bagi pesta demokrasi mendatang.
"Warga Kota Bekasi banyak yg ingin bertemu untuk melakukan senam bersama Pak Anies Baswedan dan PKS. Seharusnya pemimpin memberikan ruang dan kebebasan yang setara," tegas Kholid.
Terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah pencabutan izin itu berlatar belakang politik. DPP partainya tak pernah memberikan perintah kepada kader yang menjabat sebagai kepala daerah untuk menjegal acara dari bacapres lain di wilayahnya.
"Sama sekali tidak ada karena pemerintah daerah ini kan juga otonom," tegas Hasto saat ditemui di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/7/2023) malam.
Menurutnya, urusan perizinan penggunaan tempat hanya masalah komunikasi dan kelengkapan dokumen administrasi. Dia meyakini jika semuanya sudah terpenuhi maka izin pun pasti dikeluarkan.
Dia lantas menceritakan pengalaman PDIP saat hendak menggelar HUT ke-50 di Gelora Bung Karno (GBK), namun tak mendapat izin karena rencananya akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U-20. Akhirnya acara pun dipindahkan.
"Kami membangun komunikasi yang baik seluruh prosedur administrasi, kami lengkapi dengan baik sehingga acara bisa berlangsung sehingga tidak ada suatu upaya penghadangan," kata Hasto.
Dia menenkan, PDIP tak pernah berniat melakukan penghadapan terhadap acara apapun. Sebab pernah merasakan pengalaman buruk di masa lalu.
"Sejak pertama kali PDIP ini ada, kami mengalami pengalaman buruk bagaimana penghadangan-penghadangan secara politik itu Karena itulah Kader PDI Perjuangan diintruksikan tidak boleh menghalang-halangi pihak lain di dalam melakukan dialog terlebih dengan rakyat," tegasnya.
