Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pembatalan penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi untuk acara senam bareng bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan, Sabtu (29/7) silam.
"Ya, kalau dari pengalaman PDIP sendiri ketika menyelenggarakan acara itu memang harus dilengkapi dengan seluruh syarat-syarat administratif," ujar Hasto usai Refleksi Kasus 27 Juli di Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat malam lalu.
Menurut dia, pembatalan penggunaan stadion di Bekasi itu harus dilihat secara detail terkait kelengkapan prosedur administratifnya.
Ia pun berkaca pada saat HUT ke-50 PDIP berbentrokan dengan jadwal Piala Dunia U-20 dalam menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, pihaknya memahami kondisi itu dan memindahkannya ke tempat lain.
Saat disinggung awak media terkait perizinan yang sudah disetujui sejak Rabu (26/7) lalu, Hasto menegaskan tidak ada arahan dari DPP PDIP untuk meminta agar acara tersebut dibatalkan.
Pria kelahiran Yogyakarta itu justru menyebutkan bahwa seluruh perizinan ada di tangan pemerintah daerah. Untuk itu, dia mengatakan agar penyelenggara acara dapat membangun komunikasi yang baik.
"Tidak ada suatu upaya penghadangan karena sejak pertama kali PDIP ini ada, kami mengalami pengalaman buruk bagaimana penghadangan-penghadangan secara politik itu," jelasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mendapatkan laporan dari Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara bahwa pihaknya tidak diizinkan menggunakan Stadion Patriot Candrabhaga di Bekasi untuk melakukan "Senam Bareng Rakyat" pada Sabtu (29/7) mendatang.
Adapun acara ini akan dihadiri oleh bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua DPW PKS Jawa Barat Haru Suandharu, Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara hingga Relawan Anies Baswedan.
"Kami mendapat kabar bahwa Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mencabut izin penggunaan Stadion Patriot Candrabraga Kota Bekasi H-1 sebelum acara," ujar Kholid.
Menurut dia, keputusan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Bekasi. Hal ini mengingat pihaknya telah mendapatkan izin dari panitia pada Rabu (26/7).
Untuk itu, DPD PKS Kota Bekasi juga sudah mengirim surat, berkomunikasi secara baik mengenai penyelenggaraan acara tersebut. Namun, Plt Wali Kota Bekasi tetap tidak mau mengizinkan penggunaan stadion.
"Tentu ini merupakan sikap yang sewenang-wenang, tidak matang, dan arogan. Ini membuat demokrasi kita mundur," katanya.
Ia pun memahami bahwa Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto merupakan kader PDIP yang mendukung bakal capres lainnya. Kendati demikian, dia mengimbau agar sikap politik yang berbeda tidak menghasilkan keputusan yang diskriminatif.
"Kami berharap, ini tidak menjadi preseden buruk bagi penyelenggaraan pesta demokrasi mendatang. Warga Kota Bekasi banyak yang ingin bertemu untuk melakukan senam bersama Pak Anies Baswedan dan PKS. Seharusnya pemimpin memberikan ruang dan kebebasan yang setara," pungkas dia.
