Tim Editor
ERA.id - Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku tak masalah jika dukungan dari partai politik sedikit di DPR RI, apabila terpilih sebagai presiden kedelapan RI. Dia mengaku sudah punya pengalaman saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
Hal itu merespons salah satu pertanyaan dari seorang mahasiswa saat mengehadiri kuliah kebangsaan yanh digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) pada Selasa (29/8/2023).
"Kami rasakan di Jakarta, pilkada kan tidak sama pileg. Di DPRD ada sembilan partai, yang dukung kami hanya dua (partai politik), yang tujuh tidak dukung," kata Anies.
Dia tak menampik bahwa setiap calon pemimpin, terlebih bacapres, tentunya menginginkan mendapat dukungan mayoritas dari partai-partai di parlemen, terlebih setelah terpilih sebagai presiden.
Karena itu, kontestasi pemilihan umum (pemilu) itu bukan hanya sekedar menenangkan pemilihan presiden (pilpres), tapi iuga pemilihan legislatif (pileg).
"Tentu secara umum kita ingin partai pendukung di pemilu perolehan juga tinggi, yang diperjuangkan bukan hanya eksekutif, tapi legislatif," kata Anies.
Namun, apabila tak memperoleh dukungan mayoritas di parlemen pun dia meyakini mampu mengupayakan kebijakan-kebijakan pemerintah mendapat persetujuan parlemen.
Hanya saja dengan catatan, konten kebijakannya benar-benar untuk rakyat. Sehingga, pemerintah bisa meminta dukungan dari publik.
"Ketika kebijakan orientasi masyarakat banyak, beri manfaat, maka eksekutif, pemerintah bisa minta dukungan publik," kata Anies.
Hal itu pernah dilakukannya saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Kita lihat kekuatan ide kepentingan umum faktor terbesar. Kalau kebijakan tidak pentingkan kepentingan umum, partisan, perlu otot politik buat jalan, kalau enggak ada otot politik enggak jalan, karena dia tidak gunakan data," kata Anies.
"Ide yang baik beri manfaat, idenya sendiri punya otot, daya tarik, bisa jalan, saya lihat cara itu yang harus kita gunakan," pungkasnya.
