Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung politik diskriminasi di balik pencopotan bendera partainya dan baliho Ganjar-Mahfud MD saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Gianyar, Bali pada Selasa (31/10).
Dia juga menyinggung soal Presiden Jokowi yang mengumpulkan kepala daerah untuk bersikap netral saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya, arahan itu kontradiktif dengan peristiwa di Bali.
"Sebelumnya bapak presiden mengumpulkan para PJ ya, dan kemudian memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tapi, terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi," kata Hasto di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Dia lantas membandingkan sikap Presiden Jokowi saat kunjungan di Sumatera Barat dan di Bali. Pada saat kunjungan di Sumatera Barat, baliho pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap terpasang.
Sementara di Bali, baliho Ganjar-Mahfud yang dipasang di kawasan Gianyar justru dicopot saat Jokowi akan datang ke wilayah itu.
"Ternyata dua hal yang sangat kontradiktif," kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasti menyebut diturunkannya baliho pasangan yang diusung partainya itu telah mencederai rasa keadilan.
"Tapi respons dari masyarakat luas semakin menguatkan dan semakin menguatkan kami bahwa abuse of power tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali, Nyoman Rai Dharmadi menjelaskan pencabutan bendera PDIP dan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD sesuai perintah dari Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
Dharmadi mengatakan, pencabutan bendera partai politik itu memang dilakukan di tiga lokasi Kunjungan Kerja (Kunker) atau kegiatan Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali. Menurutnya, seluruh atribut partai maupun paslon dari kubu manapun juga ditertibkan.
"Sesuai dengan perintah Bapak Pj. Gubernur. Yang pasti, saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata Dharmadi, Selasa, 31 Oktober.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya pun mengklarifikasi viralnya video pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Jokowi kunjungan kerja ke Gianyar, Bali. Pencopotan disebut Mahendra Jaya hanya sementara.
"Yang dilakukan menggeser sementara alat sosialisasi baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali. Jadi dapat saya tegaskan tidak ada maksud lain kecuali agar kegiatan berjalan dengan nyaman," katanya.
Menurutnya alat sosialisasi berupa bendera dan baliho banyak terpasang dan tersebar di Kota Denpasar hingga sepanjang jalan rute Jokowi menuju lokasi kunjungan. Baliho yang dicopot dipastikan sudah terpasang lagi.
"Adanya pencabutan alat sosalisasi saat kunjungan kenegaraan dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian. Alat sosialisasi berupa bendera baliho banyak terpasang, tersebar di Kota Denpasar sepanjang Batu Bulan sampai mendekati tempat acara," katanya.
