Tim Editor
ERA.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai informasi agraria termasuk kehutanan dianggap tertutup. Termasuk soal kepemilikan lahan ilegal.
"Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana, ketika dibuat daftar, tak ada di dalam daftar. Sementara, ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, baru ditunjukkan. Jadi penyelesainnya ndak bisa menyeluruh," kata Mahfud dalam debat cawapres di Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Menurutnya, atas nama keterbukaan informasi publik kepemilikan lahan justru malah dirahasiakan. Padahal, detail kasus perampasan tanah rakyat harus lengkap datanya.
"Setelah diselidiki, apa yang terjadi di dalam analisis, wah itu memang permainannya buruk, selalu disembunyikan-disembunyikan. Ketika orang tahu baru dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh," katanya.
Menurutnya, pekerjaan rumah saat ini masih terkait dengan keterbukaan informasi lahan. Sebab, data menjadi basis penyelesaian kasus sengketa lahan.
"Kami kalau bicara soal rekam jejak, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut," katanya.
