Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku tak kaget dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, terkait kepala negara boleh memihak dan berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Hal itu bahkan sudah diprediksi.
"Sudah diprediksi lama," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (25/1/2024).
Meskipun sudah diprediksi, Hasto bilang, awalnya dia berharap bahwa Jokowi setidaknya bisa menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden dengan baik. Misalnya dengan tetap netral, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Karena pemimpin itu juga diukur bagaimana menyiapkan suksesornya melalui suatu proses yang demokratis, melalui suatu proses yang akuntabel, melalui proses di mana rakyat bisa menyampaikan pilihannya secara bebas meskipun di situ ada putra dari Bapak Presiden Jokowi," ucapnya.
Adapun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kata Hasto, tidak ambil pusing dengan pernyataan Jokowi. Sebaliknya, Megawati justru memerintahkan kader partainya hingga tingkat anak ranting untuk semkain gencar memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
"Ibu Mega ini berkontemplasi mendengarkan suara rakyat dan memberikan direction kepada seluruh tim pemenangan Ganjar-Mahfud, juga kepada anak-anak beliau mulai dari anak ranting, DPC, DPD, DPW, simpatisan, dan kader PDI Perjuangan untuk pada koridor kerakyatan, bergerak turun ke bawah," kata Hasto.
"Sebab suara itu dari rakyat, bukan dari elite," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi merespons sorotan publik terhadap keikutsertaan sejumlah menterinya di Kabinet Indonesia Maju sebagai tim sukses salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut Jokowi, setiap pejabat publik juga merupakan pejabat politik, termasuk presiden. Mereka boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
"Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri, sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, presiden tuh boleh lho memihak," tegas Jokowi di Terminal Selatan, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1) pagi.
Mantan wali kota Solo itu bahkan memberi sinyal terbuka untuk turun kampanye. Hanya saja dia enggan berterus terang apakah pernyataannya itu menandakan keberpihakan terhadap paslon tertentu.
Hal itu disampaikan Jokowi dihadapan Menteri Pertahanan yang juga Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.
