Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) blak-blakan mengajak Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mundur dari jabatan menteri pertahanan (menhan). Langkah tersebut sudah dilakukan oleh Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD.
Menanggapi hal tersebut, Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menilai, keputusan mundur dari jabatan untuk menghindari konflik kepentingan itu membutuhkan etika dan kemauan.
"Itu butuh rasa, etika, dan kemauan," kata Ganjar kepada wartawan di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (2/2/2024).
Jika tidak dilandasi dengan etika dan kemauan, maka seseorang bisa berlindung di balik regulasi sebagai alasan suapya tidak melepaskan jabatannya.
"Kalau tidak, ya orang bisa melakukan dengan alasan bernaung di bawah regulasi," ucapnya.
Padahal, regulasi tidak selalu sesuai dengan harapan publik. Oleh karena itu dibutuhkan etika dan integritas untuk seseorang mau mundur dari jabatannya.
"Ingat ya, regulasi itu kadang-kadang dalam suasana kebatinan masyarakat tidak selalu seperti yang diharapkan. Maka butuh suasana etik, integritas, dan ada kepantasan dan kepatutan di sana," ucapnya.
Sebelumnya, JK memuji langkah Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) untuk menghindari konflik kepentingan.
Secara khusus, JK bahkan berkarap langkah Mahfud itu bisa ditiru oleh Calon Presiden (Capres) nomor urut dua yang juga Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.
"Kita syukur Pak Mahfud MD itu keluar, bagus. Kita tunggu lagi Pak Menhan," kata JK di Jakarta.
Menurutnya, Prabowo perlu mengikuti langkah Mahfud yang mundur dari kabinet agar tidak membingungkan masyarakat. Jangan sampai terlibat konflik kepentingan karena jabatan menteri masih melekat.
"Supaya jangan nanti orang bingung. Ini tugas kampanye atau tugas kementerian yang dilakukan. Dan supaya juga yang lainnya lah," kata JK.
