Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta masyarakat tak mudah goyah memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada 14 Februari 2024 mendatang, meskipun banyak penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi.
Hal itu disampaikan dalam orasinya saat menghadiri kampanye akbar pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bertajuk 'Konser Salam Metal' di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
"Siapa yang coba terima bansos angkat tangan. Hey jangan bohong," kata Megawati.
Sambil berkelakar, Megawati menyebut tak masalah jika ada yang menerima bansos meskipun dipolitisasi. Asalkan jangan sampai menggoyahkan pilihan.
"Ya enggak apa-apa terima aja tapi coblosnya jangan goyang loh,” ucap Megawati.
Menurutnya, semua masyarakat Indonesia berhak menerima bansos. Sebab, pengadaan bantuan itu berasal dari rakyat.
"Wong bansos uang rakyat. jangan lupa loh. Loh..loh..loh..loh..loh, ini duitnya dari mana? kan gitu loh Jadi kalau mikir itu mikir lurus," sebutnya.
Dalam menentukan pilihan, rakyat harus memikirkan dengan matang. Sebab, nantinya pasang calon yang terpilih akan menjadi pemimpin selama lima tahun kedepan.
"Nah ingat loh ini ya ibu ngomg loh nyoblosnya 5 menit, inget nyoblosnya 5 menit kalau salah milih pemimpin ngerasain akibatnya 5 tahun loh," kata Megawati.
Adapun, isu politisasi dalam pembagian bansos sangat santer terdengar. Sebab, Jokowi memberikan ke masyarakat di tengah momentum masa kampanye Pemilu 2024.
Seperti diketahui, sejak awal Januari 2024 Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia sambil membagikan bantuan sosial bagi masyarakat setempat.
Yang teranyar berupa pembagian bansos berupa Program pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada masyarakat di Lapangan Sepak Bola Klumpit Tingkir, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Senin (22/1). Jokowi juga mendistribusikan langsung bantuan sosial dalam kunjungannya ke Provinsi Banten, Papua, hingga Kalimantan Timur.
