Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN merupakan bagian konsolidasi kekuasaan saat ini. Ia menduga, hal ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang was-was dengan kondisi setelah Pemilu 2024.
"Itu bagian dari konsolidasi kekuasaan. Poinnya aneh, pemilu belum selesai, tapi terus menerus dilakukan konsolidasi kekuasaan. Sepertinya ada rasa was-was, sehingga politik harus dikonsolidasikan dengan cara-cara seperti itu," kata Hasto kepada wartawan saat ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
Hasto menyebut, konsolidasi kekuasaan seperti ini semestinya tidak dilakukan. Sebab, kondisi tersebut menimbulkan kesan Jokowi ingin membungkam suara kritis di parlemen dengan merangkul semua partai.
Padahal, sambung Hasto, menurut para akademisi dan ahli, kritik sangat diperlukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Misalnya terhadap impor pangan kita. Kenaikan harga beras yang luar biasa ini seharusnya tidak boleh terjadi kalau kita mendengarkan kritik. Nah, itulah pentingnya tentang kedaulatan bangsa," jelas Hasto.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (21/2).
AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang kini ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Pelantikan itu berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 34 P/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.
