Tim Editor
ERA.id - Sekjen Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus, mengaku partainya terbuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader partai.
Menurutnya, Golkar adalah partai terbuka bagi siapapun. "Kita punya program panca sukses, salah satunya adalah sukses inovasi kaderisasi dan keanggotaan. Kebetulan saya yang bertanggung jawab, jadi kita membuat data base dengan aplikasi yang ada pada data kita untuk merekrut kader-kader baru siapapun boleh masuk, entah dia pemulung, entah pengusaha bisa masuk sangat senang kita," kata Lodewijk di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/3) silam.
Dia mengatakan, bergabungnya Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan karena akan sangat membantu program-program inovasi Golkar.
"Bayangkan, kalau ada presiden mau masuk atau calon presiden mau masuk tentunya akan sangat membantu Partai Golkar. Kalau kita bicara ada tambahan minimal catatan di situ, satu kader baru Partai Golkar karena programnya inovasi kaderisasi keanggotaan siapapun kita, sebagai partai terbuka bisa masuk," katanya.
Namun Lodewijk belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar.
Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai.
Lodewijk juga tidak mempersoalkan pihak yang melempar isu Jokowi maupun Gibran dalam kandidasi calon ketua umum Partai Golkar.
Sementara Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono turut merespons ucapan Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, yang menyebut nama Gibran sebagai calon potensial ketua umum Partai Golkar periode 2025-2030 pada Musyawarah Nasional (Munas) Desember 2024.
“Belum ada Munas tuh. Perasaan ini tidak ada pembahasan apapun yang mengarah ke Munas,” katanya dihubungi di Jakarta, Sabtu silam.
Dave tak menyoal Qodari, hanya saja menurutnya sejauh ini belum ada pembahasan mengenai musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar, apalagi hingga pembahasan terkait nama-nama calon ketua umum Golkar.
Lanjut dia, persoalan pembahasan siapa saja calon ketua umum Golkar, baiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, yakni pada Desember akhir tahun 2024.
Menurutnya, saat ini Partai Golkar sendiri masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan presiden dan wakil presiden hingga pilkada serentak 2024.
“Sesuai jadwal, Munas akan diselenggarakan pada Desember ini, setelah selesai jadwal pelantikan presiden, kabinet dan pilkada,” katanya menegaskan.
