Tim Editor
ERA.id - Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan Partai Golkar soal hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet maupun menunjuk menteri.
Hal ini merespons permintaan partai berlambang pohon beringin untuk mendapatkan lima kursi menteri di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Penetapan menteri itu adalah domainnya Presiden. Dan berapa menteri, kepada partai mana tentu itu juga menjadi hak prerogatifnya presiden. Dan ini pasti akan dibicarakan dengan pimpinan partai-partai," ujar Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Dia meyakini, Prabowo sudah memegang rumusan soal hak prerogatif tersebut, sekaligus sudah menentukan sikapnya. Hanya saja belum dibahas bersama dengan partai lainnya.
"Domain yang diberikan kepada presiden, tentu itulah nanti yang kita tunggu apa keputusan terbaiknya untuk memberikan portofolio kepada masing-masing partai pengusung," kata Herman.
Meskipun sama-sama menjadi partai politik pengusung Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Partai Demokrat mengaku belum meminta jatah menteri.
Partai berlambang mercy itu masih fokus mengawal rekapitulasi suara nasional di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Enggak ada minta-minta. Diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo lah dan Mas Gibran, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih," kata Herman.
Senada, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno juga mengingatkan soal hak prerogatif presiden. Meski begitu, dia enggan megomentari lebih jauh terkait sikap Partai Golkar yang mulai cawe-cawe meminta jatah menteri.
"Ini akan dibahas satu per satu bersama dengan ketua umum. Saya tidak dalam kapasitas membahas ini," kata Eddy.
Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar terang-terangan meminta jatah lima kursi menteri di pemerintahan mendatang kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim, partainya berjasa paling besar memenangkan pasangan calon nomor urut dua itu di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (15/3).
"Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen," kata Airlangga dikutip dari Antara.
"Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak," tambahnya.
