Tim Editor
ERA.id - Profesor Filsafat STF Driyakara, Franz Magniz Suseno mengingatkan soal etika dan presiden. Ia menyebut, presiden merupakan penguasa atas masyarakat di suatu negara yang harus menunjukkan kesadaran bahwa keselamatan bangsa menjadi tanggung jawabnya.
Hal ini Romo Magniz sampaikan saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu Ganjar-Mahfud dalam sidang lanjutan gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Segala kesan bahwa ia (presiden) memakai kekuasaannya demi keuntungannya sendiri atau demi keuntungan keluarganya adalah fatal. Maka seorang presiden harus menjadi milik semua, bukan hanya misalnya miliki dari mereka yang memilihnya," kata Romo Magniz di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/4/2024).
Romo Magniz melanjutkan, jikalau seorang presiden berasal dari salah satu partai politik, saat menduduki jabatan tersebut, segenap tindakannya harus didasarkan pada keselamatan semua rakyat. Namun, ia mengibaratkan presiden sebagai pemimpin kelompok mafia, jika bertindak hanya untuk menguntungkan pihak tertentu.
"Memakai kekuasaan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu membuat presiden menjadi mirip dengan pimpinan organisasi mafia," ujar dia.
"Disini dapat diingatkan bahwa presiden Indonesia dirumuskan dengan bagus dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," sambungnya.
Romo Magniz kemudian menyinggung soal pelanggaran etika. Dia menjelaskan, menurut filosofi Immanuel Kant, masyarakat akan menaati pemerintah dengan senang apabila pemerintah bertindak atas dasar hukum yang berlaku, yakni adil dan bijaksana.
Namun, sebaliknya, jika presiden tidak bertindak sesuai dasar hukum dan bukan demi kepentingan seluruh masyarakat, melainkan menggunakan kekuasaannya untuk keunthngan kelompok maupun keluarganya sendiri, maka motivasi publik untuk menaati hukum akan hilang.
"Akibatnya hidup dalam masyatakat tidak lagi aman, negara hukum akan merosot menjadi negara kekuasaan dan akan mirip wilayah kekuasaan sebuah mafia," tegas Romo Magniz.
