Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantah isu pembagian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah menjadi pemicu lonjakan harga beras beberapa waktu lalu. Menurut dia, yang terjadi justru sebaliknya.
Hal ini Airlangga sampaikan saat hadir dalam sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat (5/4/2024). Awalnya, Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih meminta penjelasan mengenai hal tersebut kepada Airlangga dan tiga menteri lainnya yang hadir.
"Ada kenaikan harga beras, Januari-Februari 2024 sehingga ada penggunaan CBP (cadangan beras pemerintah) yang sebabkan stok beras nasional berkurang, ada isu seperti itu mohon berikan penjelasan," kata Enny.
Merespons hal itu, Airlangga membantah. "Jadi justru sebaliknya, dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilitasi harga," ujar Airlangga.
Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, bantuan beras dari pemerintah justru membantu masyarakat. Ia mengklaim, bantuan yang diberikan memenuhi sepertiga kebutuhan beras masyarakat.
"Pemeirntah juga melakukan stabilitasi pasokan harga pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perum Bulog dan itu untuk menjaga harga daripada beras," jelas dia.
