Tim Editor
ERA.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengaku partainya terbatas pada realitas untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR. Sebab, syarat pengajuan itu harus dilakukan minimal 25 anggota DPR dari dua fraksi berbeda.
Hal itu Syaikhu sampaikan menanggapi soal lanjutan wacana hak angket usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Syaikhu pun mengaku hingga kini PKS belum menemukan rekan dari partai politik lain untuk menggulirkan hak angket.
"Nyatanya kita kan terbatas juga pada sebuah realitas untuk mengajukan hak angket itu minimal harus ada dua fraksi dengan 25 penandatanganan. Itulah yang realitas ini PKS masih belum mendapatkan pasangan untuk mengajukan hak angket," kata Syaikhu dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2024).
Syaikhu mengungkapkan jika syarat pengajuan itu bisa dipenuhi, maka PKS akan ikut menggulirkan hak angket. Apalagi, dia menjelaskan, hak angket bertujuan untuk meluruskan proses demokrasi dalam pemilu ke depannya.
"Jadi kalau misalnya ada (pasangan), kita akan ikut bergabung untuk melaksanakan hak angket," ujar Syaikhu.
"Hak angket ini sebetulnya kita tidak ingin mendiskreditkan lembaga-lembaga tertentu ya, tapi kita tujuan awalnya adalah ingin meluruskan proses demokrasi kedepan agar tidak ada penyimpangan seperti yang kita alami dan rasakan terhadap Pemilu 2024. Itu saja," tambah dia menegaskan.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai usulan pengajuan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024 sudah tidak tepat. Apalagi, setelah MK menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres 2024 dari para pemohon.
"Progres perjalanan waktu, sejujurnya, membuat hak angket sudah tidak up-to-date lagi untuk kondisional hari ini. Itu menurut NasDem," kata Surya dalam konferensi pers di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/4/2024).
"Dan satu proses minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari per hari, saya melihat esensi dari keberadaan hak angket sudah jauh daripada harapan kita bersama," sambungnya.
Meski demikian, Surya menegaskan partainya tidak bakal menghalangi jika ada pihak-pihak yang ingin melanjutkan pengajuan hak angket tersebut.
"Tapi bukan berarti kita menghalangi upaya untuk meneruskan, barangkali perjuangan untuk melanjutkan hak angket itu," tegas Surya.
"Sinergitas NasDem katakan, time frame-nya tidak tepat lagi. Saya harus katakan itu kepada saudara-saudara semuanya," lanjut dia.
Sebagai informasi, hak angket kecurangan Pemilu 2024 pertama kali diusulkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dia mendorong partai-partai politik pengusungnya menggulirkan hal tersebut di DPR RI.
Ganjar bahkan mengajak kubu pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin ikut menggulirkan hak angket. Adapun dalam Pilpres 2024, Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, PKS, dan PKB.
