Tim Editor
ERA.id - Calon presiden terpilih Prabowo Subinato menyampaikan pesan kepada pihak-pihak yang menyatakan berada di luar pemerintahan yang baru. Dia tak masalah jika ada yang menjadi oposisi, asalkan jangan mengganggu.
Hal itu disampaikan saat menghadiri acara Bimtek Anggota DPR/DPRD PAN seluruh Indonesia dan Rakornas Pilkada 2024 yang digelar di Jakarta pada Kamis (9/5).
Awalnya, Prabowo menyampaikan komitmennya untuk merangkul semua pihak di pemerintahan yang baru.
"Di semua organisasi, ada yang baik, ada yang tidak baik. Sekarang, bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerja sama," kata Prabowo, dikutip Jumat (10/5/2024).
Menurutnya, kerja sama dengan semua pihak sangat dibutuhkan untuk masa depan Indonesia. Namun tentunya atas kesepakatan semua pihak.
Dia tak mempermasalahkan apabila ada memilih untuk berada di luar pemerintahannya. Namun dia mengingatkan agar pihak yang berada di luar tidak mengganggu program kerjanya.
"Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerja sama. Yang tidak mau diajak kerja sama, tidak apa-apa," kata Prabowo.
"Kalau ada yang mau nonton dipinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan ganggu," tegasnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, komitmennya mengajak semua pihak bekerja sama di pemerintahannya nanti, memiliki tujuannya, salah satunya yaitu mengamankan kekayaan bangsa Indonesia.
"Orang lagi pada mau kerja kok, kita mau kerja. Kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang kelaparan, tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh," kata Prabowo.
Sebagai informasi, Ganjar Pranowo terang-terangan mendeklarasikan tidak akan bergabung di perintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming Raka.
Sementara PDI Perjuangan belum menentukan sikap politik. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu rencananya akan menggelar rapat kerja nasional (rakersnas) untuk menentukan sikap politik lima tahun mendatang.
