Tim Editor
ERA.id - Negara perlu mengeluarkan anggaran untuk memberikan akses pendidikan, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) yang bagus dan murah.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, saat merespons pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Kata Cak Imin, seluruh pihak perlu merencanakan penganggaran pendidikan yang lebih komprehensif.
"Terutama untuk PTN yang memang berkualitas bagus, sekaligus (memiliki) kebutuhan anggaran yang besar," kata Muhaimin usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Kata Imin pemerintah malah hebat kalau berhasil menghadirkan pendidikan yang bagus dan terjangkau. Makanya kampus negeri dan swasta harus meningkat kualitasnya.
Dia menilai, yang penting dalam pendidikan adalah sistem saling menopang agar masyarakat yang kurang mampu bisa tertolong oleh masyarakat yang lebih kuat ekonominya.
Meski begitu, sektor pendidikan tidak boleh terputus dengan dunia industri. Sebab jangan hanya sekedar sebagai praktikum, tetapi juga harus menjadi suatu siklus pendidikan yang panjang.
"link and match-nya bukan sekadar praktikum, tapi soal suatu siklus pendidikan long live education," tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan besaran uang kuliah tunggal (UKT), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024.
Menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengar aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik ini.
“Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN (perguruan tinggi negeri),” kata Nadiem usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5).
