Tim Editor
ERA.id - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan Anies Baswedan tetap harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) jika ingin diusung menjadi calon gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak 2024. Partai ini menegaskan, tidak ada jalur khusus untuk mengusung Anies.
"Semua harus melalui tahapan UKK, tapi yang UKK macam-macam. UKK tidak hanya dilakukan di DPP, bisa saja kemudian waketum misalnya, karena misalnya level gubernur yang kita mandatkan untuk melakukan diskusi itu waketum, makanya di sini misalnya bahkan saya sebagai ketua desk saya tidak akan pernah berdiskusi dengan calon gubernur karena itu menjadi domain waketum," kata Ketua Desk Pilkada PKB, Abdul Halim Iskandar di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).
Dia menjelaskan, tempat calon kepala daerah bukan menjadi masalah untuk melaksanakan UKK. Namun, ia menekankan, substansi yang didiskusikan terkait pemahaman bakal calon kepala daerah terhadap wilayahnya adalah poin penting.
"Enggak mungkin kita akan mengusung seseorang di daerah ketika orang yang akan kita usung itu tak paham daerahnya. Ini enggak akan mendukung pembangunan, ini menjerumuskan masyarakat karena kita mengusung pimpinan yang tak paham urusan daerahnya karena kita akan mengusung pimpinan yang tidak paham urusan daerah," jelas dia.
Halim mengatakan, hingga kini PKB belum memutuskan apakah akan mengusung Anies atau tidak dalam Pilkada 2024. Dia menyebut, DPW PKB Jakarta masih dalam tahap komunikasi dengan tim Anies.
"Jadi kita memanggil ketua DPW untuk kita suruh melakukan komunikasi dengan timnya Pak Anies untuk melakukan pendalaman scara lebih detail lagi, tidak hanya bersifat seremonial karena kalau sudah diatas kan enggak mungkin ngomong detail," ungkap Halim.
"Nah, ini ngomong detail, makanya pada level DPW pendalaman terus tentang data, peluang, macam-macam nanti kemudian kita diskusikan dan kerucutkan baru kemudian naik pada level desk Pilkada, tentu terakhir keputusan pada pleno DPT," sambungnya.
