Tim Editor
ERA.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya masih memastikan ketersediaan air dan listrik sebelum Presiden Joko Widodo resmi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli ini.
Hal ini merespons pernyataan Jokowi yang sempat menyinggung ketersediaan air dan listrik sebelum dirinya pindah ke IKN.
"Kan dari dulu saya bilang, pertengahan Juli air akan masuk. (Sementara) listrik sudah masuk," kata Basuki dilansir dari Antara, Rabu (10/7/2024).
Dia memaparkan proses pengujian air bersih mulai dilakuan pada 15 Juli dan 18 Juli. Sementara untuk listrik, berdasarkan laporan dari Telkom dan PLN, kawasan IKN sudah sudah mendapat pasokan listrik sebesar 10 megawatt.
"Telkom dan PLN tadi melaporkan (pasokan listrik) 10 MW sudah oke. Yang sekarang sedang dibangun itu 40 MW yang selanjutnya," kata Basuki.
Dia memperkirakan, Jokowi bisa mulai berkantor di IKN setelah 22 Juli 2024 setelah pasokan air dan listrik sudah siap.
"Nanti kan (Presiden) tanggal 22 (Juli) ke Papua (untuk menghadiri peringatan) Hari Anak. Setelah itu insyaallah beliau akan ke sana (IKN)," ujarnya.
Meski begitu, dia tak bisa memastikan kapan Jokowi benar-benar resmi berkantor di IKN. Hal itu sebaiknya langsung ditanyakan kepada kepala negara.
"Ya tanya beliaulah, mosok tanya saya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat menyinggung kesiapan infrastruktur air dan listrik di IKN saat ditanya awak media terkait rencananya berkantor di ibu kota negara yang baru.
Dia mengatakan, jika pasokan air dan listrik sudah siap, maka akan segera pindah ke IKN.
"Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri PUPR tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati.
Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan.
"Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum," kata Jokowi.
