Syarat Tenaga Kerja Asing di IKN Berdasarkan Peraturan Pemerintah

ERA.id - Pemerintah telah mengatur penggunaan tenaga kerja asing di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN). Adapun syarat Tenaga Kerja Asing di IKN juga diatur dalam regulasi ini.

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut telah ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (12/8/2024) dan diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada Kamis (15/8/2024).

Aturan yang mempermudah perizinan dan pelaksanaan berusaha bagi para investor IKN tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 12 Agustus 2024 atau bertepatan dengan pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di IKN.

Syarat Penggunaan Tenaga Kerja Asing di IKN

Pemerintah mengizinkan Tenaga Kerja Asing (TKA) bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, selama 10 tahun dengan kemungkinan perpanjangan masa kerja dengan pemenuhan beberapa syarat yang dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Adapun dalam Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara dapat mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini kemudian dilanjutkan dengan Pasal 22 Ayat (2) yaitu Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan di lbu Kota Nusantara.

Kriteria Para Pelaku Usaha atau Investor

Untuk dapat mempekerjakan tenaga asing di IKN, para Pelaku Usaha atau Investor harus memenuhi tiga kriteria yang termuat pada Pasal 22 Ayat (2b). Setiap Pelaku Usaha yang mempekerjakan tenaga asing wajib menunjuk tenaga kerja WNI sebagai tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing. Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap Pelaku Usaha yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib:

a. Menunjuk tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing;

b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing; dan

c. Memulangkan Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.

Pelaku Usaha atau pengusaha dibebaskan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk jangka waktu tertentu. Pembebasan ini juga berlaku untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan atau jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4).

Lama waktu pembebasan dari kewajiban pembayaran dana kompensasi tersebut akan ditetapkan selanjutnya dengan Peraturan Kepala Otorita.

Ketentuan mengenai syarat penggunaan Tenaga Kerja Asing di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024 dapat menjadi landasan dasar bagi Pelaku Usaha atau Investor dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di IKN.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…