Tim Editor
ERA.id - Keluarga besar Presiden ke-2 RI Soeharto yang diwakili oleh dua putrinya yaitu Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut dan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek, meminta maaf atas kesalahan sang ayah selama 32 tahun memimpin Indonesia.
Permintaan maaf itu disampaikan usai MPR menyerahkan surat tak berlakunya lagi Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang terkait dengan Soeharto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (28/9).
"Memang manusia tidak ada yang betul, selalu ya pasti ada salahnya. Kami juga mohon maaf kalau selama ini bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin, tapi itu pun ya tidak inginnya dari bapak," kata Tutut.
Dia menyampaikan terima kasih atas langkah rekonsiliasi yang dilakukan MPR. Menurutnya, selama menjabat sebagai presiden RI, Soeharto bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.
Meskipun membutuhkan waktu bertahun-tahun, namun pihak keluarga Soeharto akhirnya memperoleh kebeneran. Tutut mengatakan, persatuan lebih penting ketimbang memelihara dendam kesumat.
"Bahwa setelah sekian tahun lamanya akhirnya ada yang menyadari dan mengatakan sesuatu yang benar, bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan persatuan itu lebih penting daripada dendam kesumat," kata Tutut.
Senada, Titiek juga menyampaikan permintaan maaf atas kesalahan Soeharto. Dia mengatakan, tidak ada manusia yang sempurna.
Begitu pula dengan Soeharto, keluarga memahami apabila ada masyarakat yang tak suka.
"Tidak ada manusia yang sempurna, pasti yang sempurna hanya Allah semata, jadi pasti bapak dalam perjalanan beliau memimpin bangsa ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati masyarakat," kata Titiek.
"Untuk itu kami minta maaf yang sebesar-besarnya," imbuhnya.
Meski begitu, dia berharap masyarakat tidak melupakan apa yang sudah dikerjakan Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia.
"Kita juga tidak bisa melupakan apa yang sudah bapak lakukan selama 32 tahun memimpin bangsa ini," ujarnya.
Titiek lantas menyinggung sejumlah penghargaan yang diperoleh Soeharto karena mampu mengendalikan inflasi. Dia juga menyebut berbagai kebijakan di era Orde Baru.
Misalnya seperti GBHN, posyandu, SD inpres, keluarga berencana hingga pembangunan masjid di seluruh Indonesia. Menurutnya, program-program itu masih bisa diperbarui oleh pemerintah.
"Jadi untuk ke depan, tidak perlu buang-buang waktu untuk trial and error peraturan-peraturan-peraturan atau bikin program-program baru, yang lama saja kita contek, kita lihat dengan keinginannya, kita perbaiki sesuai dengan apa yang diperlukan sekarang," kata Titiek.
