Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG) mengatakan, pemerintah telah mengantisipasi mundurnya proses pelantikan kepala daerah. Pelantikan dijadwalkan pada Februari 2025.
Menurutnya, proses pelantikan kepala daerah berpotensi tertunda karena adanya gugatan sengketa Pilkada Serentak 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Belajar dari pengalaman, itu akan ada gugatan-gugutan sampai di tahap di MK. Sehingga timeline bulan Februari pelantikan itu bisa molor," kata BG di Kompleks Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024).
Selain itu, di sejumlah daerah juga diprediksi bakal terjadi pemungutan suara ulang. Namun hal-hal tersebut sudah diantisipasi.
"Untuk daerah-daerah tertentu ada pemungutan suara ulang dan sebagainya. Nah kita sudah antisipasi sampai ke sana," katanya.
Selain itu, pemerintah juga sudah mengantisipasi sejumlah hal lainnya. Misalnya potensi kerawanan saat pilkada hingga isu kotak kosong.
"Isu-isu lain ya ada beberapa, terkait kotak kosong itu juga menjadi perhatian kita," kata BG.
Lebih lanjut, mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menekankan soal netralitas. Dia mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum untuk menjaga sikap netral selama Pilkada 2024.
Dia mengatakan, Pilkada 2024 merupakan pertaruhan nama baik pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus lancar dan mengedepankan prinsip jujur dan adil (jurdil).
"Sudah kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara dan aparat untuk harus netral. Karena ini pertaruhan nama baik pemerintah," kata BG.
"Pilkada serentak ini harus aman, lancar, kemudian jurdil dan kondusif," pungkasnya.
