Tim Editor
ERA.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti para artis yang kini berstatus sebagai pejabat negera, agar berhati-hati menerima endorsement. Jangan sampai terlibat konflik kepentingan.
"Untuk teman-teman yang baru saat ini bergabung menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati, tidak menerima pemasukan yang dapat menimbulkan conflict of interest atau menjadi bagian dari gratifikasi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, dilansir dari Antara, Jumat (15/11/2024).
Dia juga secara khusus berpesan kepada artis yang baru pertama kali menjadi penyelenggara negara untuk segera melaporkan kepada KPK, apabila menerima pemberian yang terindikasi sebagai gratifikasi.
"Kalau salah satunya itu gratifikasi, segera dilaporkan untuk amannya, saya pikir seperti itu," kata Tessa.
Dia mengingatkan, sebagai penyelenggara negara, melekat sejumlah aturan, kewajiban, dan larangan. Dalam hal ini salah satunya adalah kewajiban mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara transparan dan melaporkan segala bentuk penerimaan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.
Tessa juga mengingatkan, jika tak berhati-hati menerima endorse, para artis yang kini menjadi pejabat negara itu sangat mudah terlibat dalam konflik kepentingan, yang nantinya juga mempengaruhi kebijakan publik.
"Yang menjadi titik sudut pandangnya adalah apabila endorse itu menjadi conflict of interest, penerimaan itu menjadikan yang bersangkutan tersandera apabila akan melakukan hal-hal tertentu atau membuat kebijakan-kebijakan, mendorong adanya kebijakan yang bisa menguntungkan pihak-pihak lain. Nah itu yang perlu diperhatikan bagi teman-teman artis ini," ujarnya.
Juru bicara berlatar belakang penyidik itu juga mengingatkan kepada artis yang kini menjadi pejabat untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk menolak segala bentuk prilaku koruptif dan menjadi penyelenggara negara yang taat hukum.
"Itu akan menjadi pilihan ya, menjadi pilihan mau menerima atau tidak. Saya pikir teman-teman artis ini dengan menerima tanggung jawab, menerima jabatan sebagai penyelenggara negara, bapak/ibu sekalian tentunya perlu menjadi contoh bagaimana menjadi penyelenggara negara yang baik dengan tidak sewenang-wenang," tuturnya.
