Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo menyoroti ruwetnya kasus pagar laut. Menurutnya, DPR tak hanya meminta pagar bambu di laut itu sekadar dicabut.
DPR, khususnya Komisi V, kerap mendesak pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menghukum siapapun dalang dibaliknya.
"Nah yang kami tuntut adalah ini harus diselesaikan tidak hanya pencabutan, tetapi proses hukumnya tetap berjalan, hak-hak warga masyarakatnya dilindungi," kata Firman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Namun pihaknya tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Lantaran menemui jalan buntu, sebagai wakil rakyat, dirinya pun menuntut pertanggungjawaban secara moral dan politik dari menteri terkait.
"Menteri adalah jabatan politik. Yang ingin saya pertegas adalah ketika seorang menteri, pembantu presiden dan kemudian sudah ada perintah presiden tidak dilaksanakan artinya apa?" kata Firman.
"Kalau sudah seperti itu kan saya serahkan kepada Pak Prabowo apa yang harus diambil tindakan," sambungnya.
Saat disinggung apakah Trenggono layak dicopot dari jabatannya buntut kasus pagar laut atau tidak, dia hanya menjawab hal itu hak prerogatif presiden.
Diketahui, belakangan Prabowo memberi sinyal bakal merombak ulang atau reshuffle menteri di Kabinet Merah Putih yang tak bekerja baik. Firman berharap Prabowo mendengarkan suara rakyat.
"Kalau reshuffle itu kan hak prerogatif presiden. Mudah-mudahan ya suara rakyat didengarkan," kata Firman.
