Tim Editor
ERA.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklaim, kegiatan perkantoran di kementeriannya tetap berjalan normal. Meskipun Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XIII DPR dengan sejumlah mitra kerja lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Dia menegaskan, sejak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi soal efisiensi, kementeriannya yang paling siap menjalannya.
"Bahwa Kementerian HAM dihari pertama kebijakan efisiensi oleh presiden, saya menyatakan siap dan boleh cek di semua media. Dan sampai hari ini yang mengucapkan siap dan tidak terpengaruh cuma Kementerian HAM," kata Pigai.
Meskipun terdampak efisiensi, Kementerian HAM tak sampai memadamkan listrik apalagi memberlakukan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi para pegawainya.
Dia lantas menyindir sejumlah kementerian dan lembaga lainnya yang terkesan reaktif menanggapi instruksi efisiensi. Banyak pihak ketakutan anggarannya dipangkas.
"Cuma satu-satunya yang menyatakan siap dan tidak terpengaruh.Dan itu saya buktikan, kantor hari ini di Kementerian HAM berjalan normal. Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik," kata Pigai.
"Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," sambungnya.
Mantan aktivis asal Papua itu meyakini, tak mungkin Prabowo selaku kepala negara mengeluarkan kebijakan yang menjerumuskan.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak tak ikut terpengaruh dengan narasi-narasi negatif terkait efisiensi anggaran.
"Saya meyakini presiden adalah kapten kapal yang mengarungi samudera bergelombong. Percaya saja kapten kapalnya, dia akan berlabuh mengatarkan rakyatnya di tepian samudra," kata Pigai
"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," sambungnya.
Dalam paparannya, dia menyampaikan anggaran awal Kementerian HAM di 2025 sebesar Rp174 miliar.
Berdasarkan rapat rekonstruksi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian HAM terkena efisiensi sebesar Rp60 miliar. Sehingga total anggaran Kementerian HAM saat ini sebanyak Rp113 miliar.
"Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Ro60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar," ucapnya.
