Tim Editor
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah merupakan urusan partai. Orang di luar partainya sebaiknya tidak ikut campur.
Hal itu merespons komentar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepala daerah tetap mengikuti retret. Sebab mereka dipilih oleh rakyat, bukan milik pihak tertentu.
"Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu tak menjawab lebih lanjut soal kedatangannya ke kediaman Megawati. Dia hanya mengaku ada tugas dari ketua umum kepada dirinya selaku kader.
"Enggak ada apa-apa. Saya ada tugas, ya namanya kader ada tugas," kata Said.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi melarang kader partainya yang dilantik sebagai kepala daerah mengikuti retret di Akadami Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Hal ini merespons penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Larangan itu tertuang dalam Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294 / IN/DPP/ II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025, yang ditandatangi langsung oleh Megawati. Sumber ERA.id membenarkan adanya instruksi tersebut.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," bunyi kutipan surat intruksi, dikutip Kamis (20/2).
Lebih lanjut, dalam instruksi tersebut memerintahkan seluruh kader tetap bersiaga untuk mendengarkan instruksi dan perintah lanjutan.
"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call."
Instruksi ini dikeluarkan Megawati setelah mencermati dinamika politik nasional setelah Hasto ditahan. Ia menyebut telah terjadi kriminalisasi hukum.
"Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa ketua umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwnang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan," jelasnya dalam surat tersebut.
Menanggapi hal itu, Presiden ke-7 RI Jokowi mengatakan bahwa retret kepala daerah merupakan urusan pemerintah. Mereka yang baru dilantik kemarin diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, sebaiknya seluruh kepala daerah tetap mengikuti retret. Sebab mereka dipilih rakyat, bukan milik pihak tertentu.
"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa," ujar Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (21/2).
