Tim Editor
ERA.id - Di depan Presiden Jokowi, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut tidak ada istilah koalisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Megawati berkata dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).
Presiden Kelima RI itu mengaku bingung dengan banyak politikus dan publik kerap menggunakan istilah koalisi. "Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung, lho Bapak Presiden (Jokowi) kok bilang koalisi, koalisi, dan koalisi. Tidak ada, tidak ada. Kalau kerja sama, yes!" kata Megawati di hadapan Jokowi dan peserta Rakernas PDIP.
Menurutnya, istilah koalisi hanya dikenal di negara yang menganut sistem parlementer dalam pemilihan perdana menteri. Sedangkan di Indonesia tidak ada perdana menteri melainkan presiden.
Dengan demikian, katanya, gabungan partai politik yang mengusung calon presiden (capres) lebih layak disebut kerja sama politik. "Mengapa? Koalisi itu kan saya ikutin terus yang namanya pemilihan 'prime minister' dan apa bedanya. Karena kita gak punya perdana menteri," tutur Megawati.
Dia menyinggung sejumlah partai yang kerap menggunakan istilah koalisi dan menyentil soal bagi-bagi kursi berdasarkan perolehan suara. Padahal, tidak ada istilah demikian.
Megawati mengingatkan kepada seluruh kader PDIP agar tidak berbicara soal koalisi. "Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi-koalisi, out! Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita," jelas Megawati.
Catatan: Redaksi ERA memohon maaf, judul awal 'Megawati Ralat Ucapan Jokowi Soal Koalisi dalam Rakernas PDIP' tidak sesuai dengan konteks ucapan Megawati. Oleh karena itu, redaksi mengubah judulnya menjadi 'Dalam Rakernas PDIP, Megawati Bingung Banyak Politisi yang Kerap Gunakan Istilah Koalisi'.
