Tim Editor
ERA.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum diefisienkan. Sehingga, dia mengupayakan pembiayaan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 tidak menggunakan APBN, melaikan APBD.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu terkait penyelenggara pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Prioritas kita adalah dari APBD ssndiri. Karena kita paham kadang-kadang banyak yang tidak efisien di APBD tersebut," kata Tito.
Menurutnya, masih banyak pos ABPD yang bisa dialokasikan karena belum diefiensi, termasuk untuk membiayai PSU pilkada.
Dia mencontohkan, ada daerah yang menganggarkan uang makan sebesar Rp51 miliar per tahun. Sementara anggaran perjalanan dinas maupun uang makan bisa diefisensikan.
"Artinya, kalau dibagi 12 (bulan), Rp51 miliar itu, berarti Rp4 miliar per bulan. Itu kalau kita dalami lagi sampai satuan terkecil, ini enggak efisien," kata Tito
"Demikian juga daerah-daerah yang melakukan perjalanan dinasnya sangat besar sekali. Misalnya, pemeliharaan perawatan yang sangat tinggi sekali, juga yang sebetulnya banyak yang disederhanakan," sambungnya.
Dia mengatakan, APBN bisa membiayai PSU pilkada. Namun dengan catatan kekurangan biaya tidak bisa disanggupi oleh APBD provinsi.
Meski begitu, mantan Kapolri itu mengatakan bahwa mayoritas daerah menyanggupi pembiayaan PSU pilkada dari APBD.
"Prinsip Kemendagri berusaha untuk mendanai PSU, kalau sebagian, hampir semuanya bisa, senggak masalah. Yang (PSU) seluruhnya ini diupayakan dari APBD sendiri," kata Tito.
Selain itu, dia mengingatkan KPUD dan Bawaslu daerah untuk mengajukan usulan anggaran PSU di tingkat minimal.
"Karena kita berharap skenarionya KPUD-Bawaslu mengajukan usulan jangan usulan maksimal, tetapi usulannya minimal bisa berkerja," kata Tito.
Dia lantas menyoroti Kabupaten Boven Digoel yang mengaku tak sanggup membiayai PSU pilkada, sehingga meminta bantuan dari APBN. Sementara menurut Tito. banyak anggaran Kabupaten Boven Digul yang masih bisa diefisiensi untuk PSU.
"Tetapi ketika sudah dibedah anggaran mereka satu-satu, banyak sekali enggak efisien. Ini yang kami lakukan turun dan membedah anggaran mereka. Belanja operasional yang tak perlu dan lain-lain itu dikurangi," ucapnya.
