Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti pemerintah supaya tidak mengaburkan sejarah. Hal itu merespons rencana Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menulis ulang sejarah Indonesia.
"Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, tapi kemudian tidak meluruskan sejarah," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Ketua DPP PDI Perjuangan itu lantas menyinggung soal jargon "Jas Merah" atau tidak melupakan sejarah.
Dia mengatakan, pelurusan sejarah diperlukan pemahaman kepada generasi muda. Oleh karena itu, manis atau pahitnya suatu sejarah tetap harus ditulis.
"Jadi "Jas Merah", jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit," kata Puan.
"Namun bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apapun yang terjadi ya harus tahu kenapa Indonesia berdiri pahit dan getirnya berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi," sambungnya.
Di sisi lain, dia meminta Komisi X DPR segera meminta penjelasan dari pemerintah terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia.
"Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa," kata Puan.
Sebelumnya, Komisi X DPR mengaku pemerintah belum pernah membahas rencana penulisan ulang sejarah Indonesia dengan pihaknya. Sementara, Kementerian Kebudayaan menargetkan rencana tersebut rampung pada Agustus 2025.
Hal itu disampaikan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
"Terus terang, kami pun belum pernah bertemu secara langsung dan membahas apa persisnya hal-hal yang akan direvisi atau bagaimana prosesnya dan sebagainya," kata Ketua Komisi X DPR Hetifah.
Sementara, sejumlah sejarahwan hingga aktivis yang tergabung dalam AKSI menolak rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia.
Dikhawatirkan pemerintah berencana mengaburkan sejarah Indonesia.
