Tim Editor
ERA.id - Presiden Prabowo Subianto meneken instruksi presiden (inpres) untuk menyelesaikan masalah di Pulau Enggano. Inpres tersebut diterbitkan setelah menggelar rapat koordinasi dengan DPR dan kementerian terkait.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, @sufmi_dasco. Adapun dia mewakili DPR dalam rapat tersebut, selain itu hadir pula Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.
Dalam video tersebut, Prabowo memastikan bahwa pemerintah akan terus membantu dan mendorong pembangunan di Pulau Enggano. Dia berharap, masyarakat di sana tetap semangat.
"Sekarang ini saya tanda tangan inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano," kata Prabowo sembari menandatangani Inpres, seperti dikutip dari Instgram Dasco, Selasa (24/6/2025).
Dalam keterangan diunggahannya, Dasco menyampaikan terima kasih kepada Prabowo yang telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
"Setelah Mendengarkan Keluhan dari Masyarakat Pulau Enggano, DPR RI Berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dan Mengadakan Rapat Bersama Kementerian-Kementerian terkait serta kemudian diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk membantu permasalahan yang ada di Pulau Enggano supaya masyarakat terbantu. Terimakasih Pak Presiden," tulis Dasco, dikutip dari Instagramnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Harian Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa DPR menerima keluhan dari masyarakat Pulau Enggano lantaran daerah pesisirnya mengalami pendangkalan. Keluhan itu disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.
Menindaklanjuti keluhan itu, pimpinan DPR memutuskan untuk berkomunikasi dengan Prabowo dan menyampaikan adanya permasalahan tersebut.
Sebab, pendangkalan di pesisir Pulau Enggano menyebabkan masyarakat setempat sempat hidup terisolir selama satu bulan belakangan.
"Oleh karena itu penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat," kata Dasco.
Setelah itu, pemerintah sepakat menggelar rapat koordinasi dengan DPR dan Prabowo. Dalam rapat itu, diputuskan perlu ada payung hukum untuk menyelesaikan masalah dengan segera.
"Tadi kami mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan dengan hasil sinkronisasi pembagian tugas agar permasalahan cepat selesai, dan untuk sebagai payung maka diteken lah Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo," kata Dasco.
Diketahui, Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia, berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Luasnya 400,6 km² dan berjarak 130 mil laut dari Kota Bengkulu.
Sementara itu, pelayanan transportasi laut dari dan ke Enggano terputus sejak akhir Maret 2025. Dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Berbagai pihak termasuk PT Pelindo dan KSOP Kelas III telah mencari solusi. Namun, distribusi barang dan hasil bumi belum teratasi.
