Tim Editor
ERA.id - Komisi I DPR mengeluh dengan viralnya kabar yang menyebut pemerintah kurang bekerja dalam menanggapi bencana alam yang terjadi di Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara.
Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya pun akhirnya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) aktif mengamplifikasi informasi atas kontribusi yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani bencana alam.
Endipat mengatakan kontribusi pemerintah sering tertutupi oleh narasi-narasi viral yang menyebutkan pemerintah tidak hadir di lokasi bencana, apalagi saat konten kreator Ferry Irwandi membuka borok pemerintah lewat unggahannya sewaktu berkunjung ke Aceh Tamiang.
Dalam konten itu, Ferry menyoroti bantuan pemerintah yang belum tiba, bukan mengklaim pemerintah tidak hadir sama sekali.
Dia mencontohkan, Kementerian Kehutanan masih dicaci maki walau telah mengevaluasi perizinan kawasan hutan dan menanam pohon besar-besaran.
"Tetapi itu tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan dimacam-macamin," ujar politisi Gerindra ini dalam rapat kerja bersama Kemkomdigi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).
Dia juga menyebutkan kepolisian sudah melakukan upaya pemulihan kawasan hutan di Sumatera. Begitu juga dengan TNI Angkatan Udara yang mengirimkan pesawat bantuan ke wilayah bencana.
"Padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah tidak ada padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana," kata Endipat.
"Orang per orang cuma sumbang Rp10 miliar. Negara sudah triliunan ke Aceh itu," bebernya.
Makanya dia meminta Kemkomdigi berperan aktif dalam menginformasikan upaya penanganan bencana dari pemerintah kepada publik yang dinilainya sudah hebat.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengusulkan pembentukan lembaga yang bertugas menangkal narasi-narasi yang dinilai menyesatkan terkait isu bencana.
Menurut Oleh, badan tersebut nantinya dapat ditugaskan untuk memantau platform media sosial dan segera mengklarifikasi apabila ditemukan konten atau narasi menyesatkan.
"Jangan hitungan hari, kalau bisa kalau dipostingnya jam 1:00, jam 1:05 sudah ada counter. Karena kalau memang tidak di-counter, hari ini masyarakat lebih percaya kepada yang viral," katanya.
Oleh menilai, apabila peran pemerintah dalam menangani bencana tidak diinformasikan, masyarakat akan lebih percaya narasi viral yang menyebut pemerintah tidak hadir membantu korban bencana.
"Sebagus apapun pekerjaan kita program kita kalau misalkan tidak terinformasikan dan kalah oleh yang viral. Akhirnya kita tidak mendapatkan atensi dan apresiasi dari masyarakat," ucapnya.
