Tim Editor
ERA.id - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lukmanul Hakim, menganggap publik yang menyerang dan menganggap ketuanya, Zulkifli Hasan, sebagai penyebab terjadinya bencana alam hidrometeorologi di Sumatra, adalah perbuatan brutal dan zalim.
"Ini mengerikan," kata Lukman dalam keterangannya di Jakarta, Senin kemarin.
Menurut dia, Zulkifli Hasan memang pernah menjadi Menteri Kehutanan pada periode 2009-2014.
Lukman menangkap ada gejala tidak sehat di ruang komunikasi publik. Fenomena tersebut, kalau dibiarkan, akan menjadi kebiasaan yang potensial berkembang sebagai tradisi buruk dalam demokrasi.
"Saya katakan fenomena ini bukan hanya mencemaskan, tapi mengerikan," ujarnya.
Ia menilai seorang pejabat publik memang boleh diminta pertanggungjawabannya, tetapi harus melalui proses yang benar, bukan dengan penggalan cerita, menyimpulkan, lalu memvonis seorang bersalah. Yang terjadi sekarang, katanya, merupakan penghakiman di ruang publik bernada tendensius kepada Zulkifli Hasan.
"Ini tidak boleh dibiarkan. Wacana dan penghakiman terbuka kepada seseorang dengan mengkaitkan sebagai penyebab bencana alam sungguh keterlaluan," katanya.
Dia meminta masyarakat melihat dengan jernih kebijakan dan keputusan apa dan dalam konteks apa yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai Menhut.
Lukman merujuk keterangan Hadi Daryanto yang menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan saat Zulhas menjabat sebagai Menhut, yang menguraikan bahwa pelepasan 1,6 juta hektare hutan saat itu bukan untuk perkebunan sawit, namun dialokasikan untuk pemukiman, fasilitas umum, lahan garapan, dan kepastian hukum warga.
Keputusan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, serta aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau yang membutuhkan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.
