Tim Editor
ERA.id - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan kebijakannya yang membeli puluhan ribu motor mahal untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Katanya, anggaran itu masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Walau kebijakan ini mengagetkan publik sebab membuang uang begitu banyak di tengah efisiensi, Dadan menjanjikan transparansi dalam akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk dalam RPATA. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60 persen unit, dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100 persen unit," ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.
"Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2," katanya.
Ia menambahkan, proyek yang terkesan mubasir menurut begitu banyak publik ini merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025, bukan program baru yang muncul secara tiba-tiba.
"Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas kepala SPPG," tuturnya.
Dadan menjelaskan, meski masuk dalam anggaran 2025, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan berlangsung pada tahun 2026. Hal ini disebabkan proses akhir anggaran yang telah melalui mekanisme resmi pemerintah.
