Tim Editor
ERA.id - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengaku korupsi dan pemborosan anggaran saat efisiensi berpotensi memengaruhi citra kepala daerah.
Tito menganggap penting menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
"Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," kata Tito, Rabu kemarin dalam forum APEKSI.
Ia menjelaskan persepsi publik saat ini sangat dipengaruhi oleh pemberitaan media. Saat operasi tangkap tangan oleh KPK atau kasus pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah.
Tito menuturkan kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan antara daerah dan pemerintah pusat.
Ia menambahkan kepercayaan yang terjaga menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pengajuan anggaran daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Tito mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif serta menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan.
Menurutnya, upaya pencegahan korupsi perlu berjalan seiring dengan keterbukaan informasi serta publikasi kinerja pemerintah daerah.
Sentil APPSI?
Perlu digarisbawahi, dalam pernyataan di atas, Tito menyebut asosiasi kepala daerah. Walau tak menyebut nama secara spesifik, setidaknya ada satu organisasi yang patut diperhatikan.
Adalah Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Ketua Umumnya yakni Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud atau yang akrab disapa Harum.
Rudy sejauh ini, secara beruntun memancing reaksi negatif publik. Mulai dari membeli mobil dinas seharga Rp8 miliar di tengah efisiensi serta menganggarkan renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar.
Angka itu terbilang fantastis dan akhirnya membuat massa berani berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda. Mereka mendesak DPRD Kaltim untuk segera menggunakan hak angket serta interpelasi.
Mereka mempertanyakan apa urgensi penggunaan anggaran daerah senilai Rp25 miliar yang dialokasikan untuk renovasi mewah rumah jabatan Rudy saat kondisi rakyat sedang susah dan efisiensi.
Tak sampai di situ saja, di Sulawesi Selatan, adik Menteri Amran Sulaiman sekaligus Gubernur Sulsel, Sudirman Sulaiman, membeli mobil Lexus seharga Rp2 miliar lebih di tengah penghematan anggaran.
Uniknya, Pemerintah Provinsi Sulsel kukuh menganggap bahwa tingkahnya itu baik sebab sudah melalui pertimbangan strategis khususnya dari sisi efisiensi anggaran.
