Tim Editor
ERA.id - Komisi IX DPR RI mengusulkan agar Menteri Kesehatan melakukan mediasi dengan asosiasi kedokteran atas pelantikan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) 2020-2025. Nama-nama anggota KKI yang dilantik diprotes karena tidak sesuai seperti yang diusulkan oleh beberapa asosiasi kedokteran.
"Saya mengusulkan agar komisi IX memanggil kementerian kesehatan dan pihak terkait. Pada kesempatan itu nanti akan ditelusuri bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya. Semua pihak diharapkan dapat menyampaikan informasi yang diperlukan," ujar Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay melalui keterangan tertulisnya, Rabu (19/8/2020).
Saleh mengaku Komisi IX tak pernah mendapat informasi dari Kemenkes soal KKI. Dia sendiri baru mengatahui setelah Presiden Joko Widodo melantik anggota KKI pagi tadi.
"Setelah ditetapkan orang-orangnya, baru kemudian ada pernyataan dari IDI dan beberapa organisasi profesi terkait," kata Saleh.
Saleh mengatakan, dirinya memahami keberatan IDI. Karena KKI merupakan instrumen penting di dunia kedokteran. Meski demikian, sulit jika harus mengubah nama-nama yang sudah dilantik. Sebab sudah keluar Perpres. Dia menyarankan agar ada evaluasi ke depan.
"Tugasnya tidak hanya mengatur persoalan praktik dokter di hilir, tetapi juga mengatur persoalan pendidikan kedokteran di hulu. Karena itu, KKI ini harus kuat dan harus mampu menjalin hubungan erat dengan semua organisasi dan elemen terkait," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2020-2025 meski ada protes dari sejumlah organisasi profesi dokter dan kesehatan. Ada 17 anggota KKI yang dilantik Presiden di Istana Negara, Rabu (19/8/2020).
Atas pelantikan itu, Asosiasi dan Organisasi Profesi Dokter menyurati Jokowi terkait nama anggota KKI 2020-2025 yang dilantik hari ini di Istana Negara. Dalam surat tersebut menjelaskan anggota yang dilantik hari ini bukanlah dari usulan Asosiasi Kedokteran.
Enam organisasi tersebut terdiri dari IDI, PDGI, AIPKI, AFDOKGI, MKKI, MKKGI dan ARSPI. Slamet menjelaskan organisasi itu sudah memberikan nama-nama pada pihak Menteri Kesehatan namun tidak ada satupun yang ada dalam anggota KKI.
