Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto menanggapi langkah pemerintah yang menggunakan jasa influencer untuk menyosialisasikan RUU Cipta Kerja. Ia mempertanyakan apakah ada disorientasi dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga harus ada influencer.
Sebab idealnya pemerintah lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya yang masih harus terentaskan dari kemiskinan, menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran dari pada membangun basis citra melalui influencer.
"Kalau demikian adanya dan begitu besarnya dana untuk infuencer, jangan salahkan apabila ada anggapan bahwa pemerintah dan presiden lebih mementingkan citra dibanding menolong rakyatnya yang kesusahan," kata Didik pada wartawan, Sabtu (22/8/2020).
Menurutnya memang cukup mengagetkan apabila benar, sebegitu besar uang rakyat dipergunakan pemerintah untuk membayar influencer. Ia juga mempertanyakan apa peran kehumasan yang ada di setiap kementerian dan lembaga yang dimiliki pemerintah.
"Bukankah mereka secara institusional baik perangkat dan sumber daya manusianya mempunyai tugas dan kapasitan yang lebih dari cukup untuk menyosialisasikan setiap kebijakan pemerintah," kata Didik.
Ia menambahkan dengan sarana dan sumber daya yang sangat besar tersebut logikanya pemerintah akan mampu dan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Apalagi kalau kebijakan dan program pemerintah tersebut orientasinya untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya, tanpa influencer rakyat akan mengakses dengan sendirinya.
"Mestinya ukuran kebijakan dan program yang baik bukan seberapa capaian infuencer meng-endorse setiap produk pemerintah, tapi seberapa banyak rakyat mengafirmasi dan merasakan manfaat atas kebijakan dan program tersebut," kata Didik.
Ia menambahkan apabila kebijakan tersebut dibuat secara transparan dan akuntabel serta berpihak kepada kepentingan rakyat maka secara otomatis dengan sarana dan sumber daya yang dimiliki negara, rakyat bukan hanya menjadi infuencer pemerintah tapi lebih dari itu rakyat akan membanggakan produk pemimpinnya.
"Contoh yang paling konkrit adalah pada era SBY ketika ada program pro rakyat yang in line dengan kebutuhan rakyat, memori rakyat tidak akan pernah hilang atas kemanfaatan Program pro rakyat yang dibingkai dalam 4 klaster (kelompok), yaitu klaster 1 (bantuan dan perlindungan sosial), klaster 2 (Pemberdayaan Masyarakat), Klaster 3 (Kredit Usaha Rakyat), Klaster 4 ( Program Pro Rakyat)," kata Didik.
Ia menilai perlu ada kehadiran KPK dan BPK untuk memastikan yang negara tak 'menguap' begitu saja.
"Bila benar adanya, uang negara yang dialokasikan untuk infuencer demikian besarnya, dan disinyalir transparansi dan akuntabilitasnya rendah saya berharap aparat penegak hukum khususnya KPK segera memulai lagi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan uang negara tidak menguap dan dikorupsi," kata Didik.
Ia menambahkan BPK juga harus melakukan audit yang mendalam. Sehingga uang rakyat tidak dipergunakan untuk kepentingan yang berorientasi kepada kebutuhan yang tidak bermanfaat.
"Di tengah kesusahan masyarakat dan tertekannya keuangan negara seperti saat ini, saya berharap aparat penegak hukum khususnya KPK dan lembaga pengawas termasuk BPK mengedepankan hati nuraninya untuk memikirkan rakyatnya, dan bukan bungkam melihat potensi uang rakyat yang menguap," kata Didik.
