Soroti Kerumunan Pendaftaran Pilkada, Pemerintah Gencarkan Kampanye Jaga Jarak

| 07 Sep 2020 13:42
Soroti Kerumunan Pendaftaran Pilkada, Pemerintah Gencarkan Kampanye Jaga Jarak
Ilustrasi kerumunan saat pendaftaran calon pilkada (Dok. Antara)

ERA.id - Pemerintah menyoroti tahapan pendaftaran peserta Pilkada 2020 yang menimbulkan kerumunan dan tak mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Karena itu pemerintah akan melanjutkan kampanye 3M bertema 'Jaga Jarak'. Sebelumnya, pemerintah sudah mengkampanyekan 3M penggunaan masker. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, kampanye jaga jarak akan dimulai 7 September hingga 6 Oktober 2020.

"Untuk kampanye menjaga jarak mulai tanggal 7 September atau hari ini, sampai dengan 6 Oktober dengan taglinenya 'ayo jaga jarak dan hindari kerumunan', terutama ini dari berbagai pendaftaran pilkada ada beberapa yang membuat kerumunan," ujar Airlangga usai Sidang Kabinet, Senin (7/9/2020).

Terkait banyaknya kerumunan pada saat pendaftaran peserta Pemilu 2020, Airlangga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.

Adapun aturan mengenai tak boleh adanya kerumunan tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020. Disebutkan, KPU dan Bawaslu akan koordinasi mengenai sanksi terhadap pihak terkait yang melanggar protokol kesehatan dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya, UU Karantina Kesehatan.

"Jadi itu minta untuk ditegaskan sehingga nanti Pilkada tidak menjadi penyebar daripada atau pun menjadu klaster baru dari pandemi COVID-19," kata Airlangga.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini menambahkan, kampanye 3M bagian mencuci tangan akan dilakukan usai kampanye jaga jarak.

"Kemudian kampanye berikutnya nanti dilanjutkan 7 Oktober sampai 6 November yaitu ayo cuci tangan dan pakai sabun karena tanggal 15 adalah global handwashing day," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran kabinetnya untuk memprioritaskan aspek kesehatan daripada ekonomi. Dia mengatakan berbahaya jika aspek pemulihan ekonomi yang didahulukan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/9/2020).

"Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, adalah penanganan COVID-19," tegas Jokowi.

Rekomendasi