Tim Editor
ERA.id - Sebuah surat berisi keberatan terhadap Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dikabarkan dibuat oleh orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono. Surat bertanggal 11 September 2020 itu langsung ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Surat ini pertama kali diunggah oleh akun Instagram mantan Duta Besar Polandia Peter F. Gontha pada Sabtu (12/9/2020). Dalam keterangan caption posting berisi total 6 gambar itu Gontha menulis, "Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI SEPTEMBER, 2020".
Corporate Communication PT Djarum Budi Darmawan sendiri membenarkan adanya surat tersebut. Seperti dikonfirmasi oleh IDN Times, surat itu bagian pendapat Budi Hartono sebagai praktisi bisnis.
"Pak Budi Hartono menyampaikan pendapatnya sebagai praktisi bisnis. Dalam surat itu pun memberikan solusi, kata Budi Darmawan.
Dalam surat tersebut Budi Hartono menuliskan keberatannya atas akan dilaksanakannya PSBB di Jakarta mulai Senin (14/9/2020). Seakan menekankan pentingnya keberlangsungan ekonomi masyarakat, Budi Hartono juga menulis bahwa masyarakat "lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan, daripada ancaman penularan COVID-19."
Budi meyakini argumennya ini didasarkan oleh hasil riset dan survei dari kelompok seperti Vox Populi, Centre for Political Communication Studies dan Indo Barometer, yang mengatakan bahwa lebih dari 80% masyarakat "tidak menghendaki adanya PSBB."
Pada 9 Juni, Vox Populi Research Center memang merilis sebuah hasil survei terhadap 1.200 responden mengenai tanggapan mereka atas akan diterapkannya masa New Normal kala itu. Lewat rilis tertulis, Direktur Eksekutif Vox Populi Dika Moehamad mengatakan bahwa ada sejumlah responden yang takut tertular COVID-19 (25,3%), namun, banyak yang lebih khawatir tidak mendapatkan pekerjaan dan menerima penghasilan atau takut kelaparan (67,4%).
Budi Hartono dalam surat tertulisnya juga menjabarkan dasar keberatannya pada kebijakan yang akan dijalankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, PSBB di Jakarta terbukti tidak efektif dalam menahan pertumbuhan jumlah infeksi COVID-19 di Jakarta.
Alasan lainnya adalah bahwa kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum dengan atau tanpa diadakannya PSBB.
"Seharusnya Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus," tulisnya dalam surat tersebut.
Alih-alih menerapkan PSBB, Hartono menyarankan agar di DKI Jakarta diterapkan "penegakan aturan dan sanksi-sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal." Gubernur DKI Jakarta dianggap hanya mengambil "jalan pintas" jika menerapkan pembatasan ketat dengan dampak yang meluas.
Selain penegakan sanksi, Hartono juga menyarankan peningkatan kapasitas ruang isolasi masyarakat, kapasitas uji spesimen, dan kebijakan agar perekonomian tetap berjalan.
Budi Hartono mewanti-wanti bahwa pelaksanaan PSBB yang tidak efektif berpotensi "melawan keinginan masyarakat yang menghendaki kehidupan normal baru."
Ia kembali berdasar pada hasil riset Vox Populi yang yang menemukan bahwa 84,3% responden menyatakan akan mengikuti pemberlakuan kondisi New Normal dengan rutin memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
Sementara itu, menanggapi hal ini, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa sang Presiden belum secara langsung menerima surat dari orang terkaya di Republik Indonesia menurut majalah Forbes tersebut.
"(Surat) belum ke saya, tapi kalau itu adanya, mungkin benar. Dan itu yang dikhawatirkan pelaku ekonomi. Itu suara pada umumnya," kata Heru, Sabtu lalu.
